Jakarta — Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (P) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna Pusat di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Rakornas tahun ini mengusung tema: “Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan dan Keamanan Digital melalui Pemanfaatan IKD serta Kolaborasi antar Lembaga Mendukung Implementasi DPI.”

Dalam pidato pengarahannya, Mendagri Tito mengapresiasi Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi beserta jajaran atas terselenggaranya Rakornas yang berhasil mempertemukan seluruh pihak dalam ekosistem kependudukan, dari hulu hingga hilir. “Dari 514 Dinas Dukcapil kabupaten/kota, mereka menginput data kependudukan setiap hari yang bergerak dinamis dan masuk ke server big data Ditjen Dukcapil. Data ini kemudian dimanfaatkan oleh Kemendagri, lembaga pemerintah, maupun swasta,” ujarnya.

Mendagri menegaskan bahwa cakupan data kependudukan Indonesia telah mencapai 97 persen dari total 286 juta jiwa, namun masih ada sekitar 2 juta orang yang belum terekam biometriknya. “Saya belum puas dengan capaian 97 persen. Mestinya bisa 99 koma sekian persen. Dukcapil jangan pasif menunggu orang datang, harus lebih agresif jemput bola, termasuk bagi masyarakat marginal dan rentan adminduk,” tegas Tito.

Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan bagi diaspora Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10 juta jiwa. Kini, administrasi kependudukan dapat dilayani di 120 perwakilan RI di luar negeri, sehingga diaspora tidak perlu kembali ke tanah air untuk memperpanjang KTP-el atau mengurus dokumen kependudukan.

Tantangan Digitalisasi dan Infrastruktur
Dalam arahannya, Mendagri menekankan perlunya penguatan infrastruktur digital Dukcapil. “Pemanfaatan data terus meningkat, sementara 2-3 tahun lalu kapasitas data center masih sama sejak 2013. Bandwidth terbatas membuat sistem lambat. Sekarang backup dan sistem keamanan kita terus perkuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah solusi pendanaan data center dapat dilakukan melalui PNBP pemanfaatan data—meski saat ini hanya 20 persen dana yang dikembalikan ke Dukcapil. Alternatif lain adalah melalui dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia yang difokuskan untuk penguatan sistem dan keamanan data.

Data sebagai Kekuatan
Pada bagian lain, Mendagri mencontohkan dampak digitalisasi terhadap program bantuan sosial. “Sebelum digitalisasi, kebocoran bansos bisa mencapai 70 persen. Setelah digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) turun menjadi 28 persen. Artinya, kita menyelamatkan 50 persen dana bansos senilai ratusan triliun rupiah. This is the power of data,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keamanan digital dalam mendukung penegakan hukum. “Saat saya masih Kapolri mengusut Bom Bali 2002, data tersangka butuh waktu lama untuk dicocokkan. Tapi saat bom bunuh diri di Kampung Melayu, dengan memanfaatkan data Dukcapil dalam hitungan detik kita sudah tahu identitas pelaku. Itulah kekuatan integrasi data Dukcapil,” ujarnya.

Dalam arahan penutup, Mendagri menegaskan agar jajaran Dukcapil di daerah harus lebih agresif dalam perekaman data, terutama bagi wajib KTP-el usia 17 tahun dan cakupan layanan adminduk lainnya. Juga memperkuat sistem keamanan data, serta menghindari pungli. “Dukcapil di hulu harus jemput bola, di hilir harus memperkuat sistem untuk membantu pemerintah maupun swasta. Semua ini demi tata kelola data kependudukan yang modern, aman, dan mendukung transformasi digital Indonesia,” pungkas Tito. Dukcapil***