Jakarta - Delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari 10 anggota yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia mengunjungi India pada 17-23 Maret 2025. DEN, sebagai badan yang memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah Indonesia, melawat ke India untuk mempelajari kebijakan serta infrastruktur Digital Public Infrastructure (DPI) di Negara Anak Benua itu. 

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari berbagai diskusi yang berlangsung selama kunjungan terbaru Presiden Indonesia ke India, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kerja sama digital.

Delegasi ini mencakup Direktur Eksekutif DEN, serta pejabat senior dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Bank Indonesia. Salah satu anggota delegasi adalah Mensuseno dari Direktorat Integrasi Kependudukan Nasional, Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama bilateral serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam transformasi digital dan pengembangan infrastruktur publik. Acara ini dibuka secara resmi oleh Divisi DPA-III Kementerian Luar Negeri India di New Delhi," kata Mensuseno di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam sesi awal, MicroSave Consulting (MSC) memaparkan perjalanan transformasi digital India kepada delegasi Indonesia. Siang harinya, DEN bertemu dengan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY), yang dipimpin oleh Nand Kumarum, CEO National e-Governance Division (NeGD). 

Dalam pertemuan tersebut, delegasi DEN mendapat wawasan mendalam tentang perkembangan DPI di India. Selanjutnya, delegasi bertemu dengan UIDAI (Unique Identification Authority of India) untuk memahami perjalanan implementasi identitas digital yang disebut "Aadhaar" dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pada hari kedua, delegasi menjelajahi ekosistem identitas digital India. Kunjungan dimulai di Aadhaar Seva Kendra, delegasi menyaksikan langsung proses pendaftaran Aadhaar serta demonstrasi transaksi pembayaran berbasis Aadhaar yang difasilitasi oleh India Post Payments Bank. 

Delegasi kemudian mengunjungi pusat distribusi publik untuk melihat bagaimana Aadhaar memungkinkan efisiensi dalam penyaluran bantuan pangan. "Selain itu, kami mengunjungi Pusat Layanan Umum untuk memahami bagaimana India memberikan layanan e-government dan perbankan hingga ke wilayah terpencil melalui agen-agen lokal," ungkap mantan Plh. Direktur IDKN ini.

Hari ketiga difokuskan pada sistem keuangan dan perpajakan digital. Delegasi menghadiri sesi mendalam bersama tim Sistem Manajemen Keuangan Publik (PFMS) di Kementerian Keuangan India, yang menjelaskan bagaimana India mengotomatisasi pengelolaan keuangan publik dan menyalurkan lebih dari 1.100 skema Government-to-Person (G2P) secara efisien. "Kami berdiskusi dengan tim pajak langsung dan tidak langsung mengenai reformasi perpajakan India, termasuk upaya dalam menyederhanakan administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperluas basis pajak."

Pada hari yang sama, delegasi bertemu dengan National Payments Corporation of India (NPCI). Dalam pertemuan ini, Kepala NPCI – Asia Pasifik, Sonia Asnai dan Kepala AEPS (Aadhaar Enabled Payment System (AePS) dan Inisiatif Pasar NPCI, Abhay Parekh, memaparkan inovasi India dalam infrastruktur pembayaran digital, seperti UPI, AEPS, dan APB, yang telah mempermudah akses pembayaran bagi masyarakat luas. Tim NPCI juga berbagi wawasan mengenai kerja sama yang sedang dikembangkan dengan Indonesia untuk menghubungkan sistem pembayaran digital kedua negara.

Delegasi DEN juga bertemu dengan para pejabat dari inisiatif PM GatiShakti (program utama India dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu), E-Mudhra, Gates Foundation, serta Reserve Bank of India. "Kami mendapat wawasan mengenai perjalanan India dalam membangun inklusi keuangan hampir universal dalam satu dekade terakhir," ungkap Mensuseno.

Hari terakhir kunjungan diawali dengan pertemuan bersama tim MOSIP (Modular Open Source Identity Platform) dan diskusi mendalam tentang misi Direct Benefit Transfer (DBT). "Kami bertemu dengan Yayasan Sahamati, yang mengawasi platform Account Aggregator India, untuk memahami bagaimana data keuangan dapat dikelola secara lebih transparan dan efisien."

Lawatan sepekan ini diakhiri dengan sesi penutupan di Kementerian Luar Negeri India. Di sini kedua negara membahas poin-poin utama serta langkah selanjutnya untuk memperdalam kerja sama DPI antara India dan Indonesia. Melalui pertukaran ide dan pengalaman ini, para pembuat kebijakan dari kedua negara memperoleh wawasan yang berharga dan memperkuat dasar kolaborasi di masa depan.

Delegasi DEN menyampaikan apresiasi kepada India atas kesediaannya berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta berterima kasih kepada Kedutaan Besar India di Jakarta, MSC (MicroSave Consulting), dan Kementerian Luar Negeri India atas kesempatan ini.

Menurut Mensuseno, kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kerja sama Indonesia-India di bidang tata kelola digital, manajemen identitas, serta perencanaan infrastruktur.

Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama Indonesia-India dalam berbagi kapasitas digital, termasuk pengembangan DPI, layanan terkait, serta implementasi Unified Payment Interface (UPI) untuk pembayaran digital--suatu bidang yang masih belum banyak diterapkan dalam kebijakan dan regulasi di Indonesia.

Kunjungan ini semakin mempererat hubungan ekonomi antara India dan Indonesia, serta mendorong kerja sama dan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur digital. Dukcapil***