Jakarta — Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi yang menjadi peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 mencatat sebanyak 201.060.449 jiwa atau 69,30 persen dari total penduduk Indonesia berada pada rentang usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini menjadi modal besar menuju Indonesia Emas 2045, namun hanya akan memberikan manfaat apabila diiringi investasi serius pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja.
Data dan profil penduduk tersebut dipaparkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dalam Rakornas Dukcapil serta Rilis DKB Semester I Tahun 2026, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkenan membuka Rakornas dan merilis DKB sekalgus memberikan arahan kepada seluruh jajaran Dukcapil se-Indonesia.
Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2026, dari total penduduk Indonesia sebanyak 290.125.073 jiwa, sebanyak 201.060.449 jiwa merupakan penduduk usia produktif atau sekitar 69,30 persen dari keseluruhan populasi. Sementara itu, penduduk usia muda (0–14 tahun) berjumlah 65.964.460 jiwa atau 22,74 persen dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 23.100.164 jiwa atau 7,96 persen. "Komposisi penduduk ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menikmati bonus demografi. Hampir tujuh dari sepuluh penduduk berada pada usia produktif. Ini merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," beber Teguh.
Menurutnya, bonus demografi merupakan kesempatan yang tidak datang dua kali dalam sejarah perjalanan suatu bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki kualitas yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan persaingan global. "Momentum ini tidak boleh terbuang. Kita harus memastikan penduduk usia produktif memiliki pendidikan yang baik, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehat, produktif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu bonus demografi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional," kata Teguh.
Ia menerangkan, tingginya proporsi penduduk usia produktif akan berdampak positif apabila diikuti dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, investasi, inovasi, dan kewirausahaan. Sebaliknya, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, dan pelayanan publik yang memadai, bonus demografi berpotensi menjadi tantangan pembangunan pada masa mendatang.
Data DKB Semester I Tahun 2026 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif meningkat sekitar 2,03 juta jiwa dibandingkan Semester II Tahun 2025. Di sisi lain, proporsi penduduk usia muda mengalami penurunan, sedangkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan Indonesia tengah memasuki fase transisi menuju masyarakat yang semakin menua dalam beberapa dekade mendatang. "Jendela bonus demografi memiliki batas waktu. Karena itu investasi terhadap SDM harus dilakukan sekarang, mulai dari pendidikan, pelatihan vokasi, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kalau momentum ini kita manfaatkan secara optimal, Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Teguh.
Teguh menambahkan, pelayanan publik perlu semakin adaptif melalui penguatan pola jemput bola dan kolaborasi lintas sektor, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, kepulauan, serta kelompok rentan. Sejumlah pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis komunitas yang dapat menjadi praktik baik dalam memperluas akses layanan kepada masyarakat. "Pendekatan tersebut sejalan dengan Asta Cita Keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM," ujar Teguh.
Menurut Teguh, penyusunan Data Kependudukan Bersih setiap semester merupakan bagian dari komitmen Ditjen Dukcapil menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. "Data kependudukan memberikan gambaran yang jelas tentang arah pembangunan bangsa. Ketika kita mengetahui struktur umur penduduk, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih presisi untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus mengantisipasi tantangan ketika Indonesia memasuki era masyarakat menua," ujar Teguh memungkas keterangan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar