Batam – Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dijalankan secara berkelanjutan selama dua periode kepemipinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Revolusi mental menyasar berbagai aspek mental kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). 

GIT memastikan masyarakat mampu melaksanakan kehidupan yang serba tertib dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya tertib penggunaan ruang publik, tertib pengelolaan pengaduan, tertib administrasi kependudukan, tertib berlalu lintas, dan tertib perilaku antri.

“Berbagai inovasi layanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terus dilakukan oleh Dukcapil seluruh Indonesia, salah satunya melalui layanan jemput bola. Dukcapil juga bekerjasama dengan RS/Faskes, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, kampus, pondok pesantren sampai Lapas," ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Dukcapil Sesario Fernandes, Rabu (6/3/2024).

Hal itu disampaikan Sesario mewakili Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tavipiyono yang berhalangan hadir pada Rembuk Gerakan Indonesia Tertib di Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, dengan tema "Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas" yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

Akan tetapi, lanjut Rio, peran aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan sebagai bagian dari perilaku tertib Adminduk. Dengan tertib Adminduk, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, termasuk mendapatkan bantuan/subsidi dari pemerintah bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Tertib administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai salah satu aksi nyata revolusi mental menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya masyarakat melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas Dukcapil sebagai bagian dari perilaku tertib Adminduk. 

“Karena data kependudukan ini dimanfaatkan oleh semua lembaga untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik,” ujar Tito pada pembukaan Rakornas Dukcapil di Batam, Selasa (27/02/2024). 

Kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi selaku Ketua Kelompok Kerja Peningkatan Perilaku Tertib Adminduk yang merupakan salah satu program unggulan GIT menyatakan per semester II 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,725,428 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Laki-laki sejumlah 141,671,644 jiwa, sedangkan perempuan sejumlah 139,053,784 jiwa. 

Dari jumlah tersebut, 208,502,207 jiwa merupakan wajib KTP-el karena berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Dari jumlah wajib KTP-el, 201,145,858 jiwa atau 96.47% sudah melakukan perekaman KTP-el. 

Dengan potensi data kependudukan yang begitu besar, sampai saat ini terdapat 6.444 lembaga yang sudah memanfaatkan data kependudukan dengan total akses 13.523.982.003 kali. 

Potensi ini berbanding lurus dengan pemasukan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan selama Maret-Desember 2023 sebanyak Rp793.818.491.500. Pendapatan negara ini akan terus meningkat di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang seiring dengan penguatan infrastruktur dan perluasan jangkauan pemanfaatan data kependudukan.

Revolusi mental sebagai gerakan telah mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Indonesia mulai dari integritas, etos kerja, hingga gotong royong agar mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat dalam upaya memenangkan persaingan pada era global di tengah-tengah pergaulan dunia.

Sementara tema GIT 2024 bertujuan mendukung visi Indonesia Emas yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia selama proses menuju ke Tahun 2045 sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dukcapil***