Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, dan kinerja terbaik dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk program perlindungan sosial (Perlinsos).
Penghargaan diserahkan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Sesditjen Dukcapil serta seluruh jajaran direktur di lingkup Ditjen Dukcapil pada rangkaian acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara 2, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Ditjen Dukcapil kepada daerah yang konsisten memanfaatkan teknologi face recognition dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Pemanfaatan data kependudukan yang akurat dinilai menjadi fondasi penting agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, cepat, dan akuntabel.
Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi transaksi face recognition (FR) Perlinsos hingga 23 Juli 2026 pukul 14.30 WIB. Dari hasil evaluasi tersebut, Ditjen Dukcapil menetapkan 10 Dinas Dukcapil kabupaten/kota dengan capaian transaksi tertinggi. "Penghargaan ini diberikan kepada 10 pemerintah daerah terbaik di antara 43 daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam program perluasan piloting digitalisasi Perlinsos. Pemerintah menambahkan untuk bulan ini sebanyak 100 kabupaten/kota. Ke depan Dukcapil juga akan melakukan penilaian kembali pada acara rakornas selanjutnya," kata Dirjen Teguh Setyabudi.
Posisi pertama diraih Dinas Dukcapil Kota Surabaya dengan 1.215.768 transaksi FR. Disusul Dinas Dukcapil Kota Medan dengan 633.008 transaksi FR, serta Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng dengan 362.336 transaksi FR.
Peringkat berikutnya ditempati Dinas Dukcapil Kota Padang dengan 339.622 transaksi FR, Dinas Dukcapil Kabupaten Karangasem dengan 186.272 transaksi FR, Dinas Dukcapil Kota Balikpapan dengan 170.321 transaksi FR, Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana dengan 160.842 transaksi FR, Dinas Dukcapil Kota Palembang dengan 139.950 transaksi FR, Dinas Dukcapil Kabupaten Bangli dengan 133.776 transaksi FR, serta Dinas Dukcapil Kota Ambon dengan 122.166 transaksi FR.
Dirjen Teguh menambahkan, penghargaan Perlinsos Dukcapil Prima Award tahun ini bukan semata-mata soal banyaknya transaksi FR. "Hal ini juga merupakan cerminan komitmen daerah dalam memastikan bantuan sosial diberikan kepada orang yang tepat berdasarkan data kependudukan yang akurat," tegasnya.
Keberhasilan p membuktikan bahwa implementasi teknologi Face Recognition berbasis biometrik dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD berjalan sangat efektif. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan teknologi FR ini meningkatkan akurasi verifikasi identitas, memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berhak, serta meminimalkan potensi kesalahan data. "IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik," ujar Wali Kota Eri Cahyadi usai acara.
Senada dengan Wali Kota Surabaya, Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan, raihan ini merupakan wujud nyata kerja keras Pemkot bersama masyarakat dalam membangun ekosistem digitalisasi pemerintah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan IKD.
Bagi Ditjen Dukcapil, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai program strategis nasional, khususnya perlindungan sosial. Dengan dukungan data yang semakin akurat dan teknologi verifikasi yang andal, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar