Batam - Sebagai satu-satu instansi pemerintah yang mengurusi administasi kependudukan dan pemanfaatan datanya untuk segenap urusan pelayanan publik, eksistensi Ditjen Dukcapil Kemendagri semestinya terus diperkuat terutama dari sisi anggaran.
Tito Karnavian, orang nomor satu di Kemendagri pun tak kurang-kurang daya dorongnya mengupayakan agar anggaran Dukcapil terus meningkat.
"Saya sempat komplain ke Menkeu, anggaran Dukcapil mestinya naik. Saya sampaikan alasannya simple: Jumlah penduduk makin bertambah harusnya anggaran ditambah juga untuk keperluan pembaruan dan penguatan server, bandwith pun harus diperkuat, security juga harus kuat. Kalo di-hack semua layanan Dukcapil yang begitu penting akan berhenti," tutur Mendagri Tito saat menyampaikan pengarahan pada Rakornas Dukcapil bertema "Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik, di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam, Selasa (27/2/2024) malam.
Mendagri Tito pun meminta kepada Menkeu Sri Mulyani agar anggaran Dukcapil tidak dikurangi, karena Dukcapil harus membantu Dinas Dukcapil di daerah melalui DAK--yang dicabut pemerintah sejak tahun 2021.
"Akhirnya yang dikabulkan untuk ditambah hanya anggaran blanko KTP. Yang lain harus cari sendiri, makanya kita mengusulkan PNBP dari akses data kependudukan," jelas Mendagri.
Kepada para Kadis Dukcapil, Mendagri pun memberi sejumlah arahan yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, pertahankan dan tingkatkan semua pencapaian yang sudah baik seperti integritas, sistem, dan kompetensi.
Kedua, perbaiki integritas aparatur untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan prinsip zero pungli yang merusak nama Dukcapil di mata publik.
Ketiga, proaktif untuk mendata dan menjaring masyarakat maupun penduduk yang belum masuk data Dukcapil, seperti masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi.
"Bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menangani daerah yang internetnya lambat atau mengalami gangguan."
"Perkuat data center dan infrastruktur IT Dukcapil melalui anggaran yang bersumber dari Bank Dunia, PNBP, APBN dan APBD."
Selanjutnya, melakukan pembinaan karir untuk pegawai di lingkungan Dukcapil pusat dan daerah dengan menerapkan sistem merit dan pemberian reward dan punisment.
"Mendukung lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar menjadikan sistem Dukcapil menjadi basis data bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik baik di pusat dan daerah termasuk mall pelayanan publik di daerah."
Mendagri Tito juga meminta Dirjen Dukcapil agar mendata semua daerah dengan fiskal kuat, fiskal sedang, dan fiskal lemah. Mendagri menekankan kepada daerah yang PAD nya lebih tinggi ketimbang transfer dari pusat, agar menyokong anggaran Dukcapil melalui APBD. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar