Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 yang diselenggarakan di lingkup Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil berhasil meraih nilai 91,69 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyambut baik capaian ini. “Nilai SKM yang sangat baik ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dukcapil dalam memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan ramah kepada masyarakat. Namun kami tidak berpuas diri—unsur-unsur yang masih rendah akan segera kami tindak lanjuti agar pelayanan Dukcapil semakin prima dan berdampak nyata,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Menurut Dirjen Teguh, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi pelayanan publik di Ditjen Dukcapil terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen terhadap kepuasan masyarakat, Ditjen Dukcapil siap melangkah lebih jauh dalam menghadirkan layanan yang inklusif, efisien, dan berintegritas.
Sekadar informasi, SKM merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini menjadi bagian dari indikator Reformasi Birokrasi (RB) General, yang mendorong setiap unit kerja di Kemendagri untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya.
Pelaksanaan SKM di lingkungan Kemendagri dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemendagri.
Hasil survei menunjukkan bahwa Ditjen Dukcapil mampu mempertahankan standar pelayanan yang tinggi, dengan nilai SKM 2025 mencapai 91,69—menandakan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik terhadap layanan yang diberikan.
Dari sembilan unsur yang dinilai, unsur “Biaya” mencatat skor sempurna 100, menunjukkan bahwa layanan Dukcapil yang gratis alias tidak dipungut biaya dinilai masyarakat sangat membantu meringankan beban mereka.
Unsur lainnya juga menunjukkan performa prima, seperti: - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: 92,86; Kompetensi Pelaksana: 92,14; Perilaku Pelaksana serta Persyaratan dan Pengaduan: masing-masing 91,43.
Meski demikian, terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, yaitu Produk (86,67), Sarana dan Prasarana (88,57), serta Waktu Penyelesaian (90,71).
Menyikapi hal ini, Ditjen Dukcapil berkomitmen menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong perbaikan berkelanjutan, terutama pada aspek produk layanan, sarana prasarana, dan waktu penyelesaian. "Dukcapil berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai wajah birokrasi yang melayani, bukan dilayani," tegasnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar