Maros - Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menerima asistensi dan supervisi dalam membuat pelaporan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.  

Menurut Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Maros Noeralim, pihaknya menerima Tim Direktorat Integrasi Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil untuk melaksanakan giat tersebut. "Kami ingin meningkatkan kualitas pengelolaan pemanfaatan data kependudukan dan pembinaan pada organisasi perangkat daerah di Maros," kata kadis yang baru menjabat sejak Januari 2024, saat menerima Tim IDKD Ditjen Dukcapil, Senin (20/5/2024).

Ditjen Dukcapil menugaskan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi, Mohammad Priyono, Ketua Tim Wilayah 1,  AA  Azhari, dan Wakil Ketua Tim Wilayah 2, Muhammad Muliyadi serta Tim Direktorat IDKD. 

Dalam rapat di kantor Disdukcapil Maros, Mohammad Priyono menekankan pentingnya menjaga keamanan dalam pemanfaatan data kependudukan. "Penting bagi kita mempedomani regulasi yang berkaitan menjaga keamanan data kependudukan dalam pemanfaatannya termasuk regulasi terbaru Permendagri No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan." 

Menurut Priyono, asistensi dan supervisi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa data kependudukan digunakan dengan aman dan sesuai peraturan. "Setiap pegawai harus memahami dan mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan data," Priyono mengingatkan.

Diskusi dilanjutkan dengan AA Azhari menyampaikan perihal monitoring akses pada aplikasi Datawarehouse.

Azhari menyampaikan perlunya pengecekan kembali User ID yang diajukan. "Hal ini penting untuk memastikan hanya pegawai dukcapil yang masih aktif dan berwenang yang memiliki akses ke pemanfaatan data tersebut," katanya.

Muhammad Muliyadi menambahkan pentingnya laporan dan data balikan sebagai kewajiban bersama yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Kerja Sama. "Laporan yang baik akan membantu dalam evaluasi dan pengembangan sistem yang ada," kata dia.

Kadis Noeralim mengharapkan pihaknya dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan dengan lebih baik. "Dampaknya ke depan tentu bakal mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maros," kata Noeralim. Dukcapil***