Jakarta — Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya integrasi data kependudukan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan saat mewakili Sekretaris Jenderal Kemendagri dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk IKN (PPIKN) 2025 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Gedung 1 Lantai 10 Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Sinergi antara data Adminduk dan hasil pendataan BPS akan memperkuat basis satu data kependudukan. Dengan integrasi ini, pelayanan publik di IKN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Teguh.

Teguh juga menekankan sinergi antara data kependudukan dan hasil PPIKN BPS akan menciptakan data tunggal yang akurat dan terintegrasi untuk keperluan perencanaan pembangunan di IKN. "Proses ini melibatkan pemadanan data (data matching) secara berkala untuk memastikan setiap individu terdaftar baik dalam sistem administrasi pemerintah daerah maupun dalam database statistik nasional," kata Dirjen Teguh 

Kegiatan diseminasi ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan tamu undangan lainnya.

Kepala BPS RI, Amalia, menyampaikan bahwa publikasi PPIKN 2025 merupakan komitmen BPS untuk menghadirkan data berkualitas. “Data penduduk IKN 2025 adalah fondasi bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid dan transparan,” jelas Amalia.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny, menambahkan bahwa pendataan ini menjadi instrumen strategis untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan demografi di IKN. “Dengan data yang komprehensif, kebijakan yang dirancang akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPS. “Publikasi PPIKN 2025 akan menjadi rujukan utama dalam memastikan IKN tumbuh sebagai kota inklusif, hijau, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa dokumen publikasi ini akan menjadi pedoman bagi Otorita dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Data yang akurat akan membantu kami memastikan pembangunan IKN benar-benar berorientasi pada kebutuhan penduduk,” ungkap Basuki. Dukcapil***