Jakarta — Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 mengungkap perubahan penting dalam struktur penduduk Indonesia. Di tengah masih berlangsungnya bonus demografi, proporsi penduduk usia muda menunjukkan tren menurun, sementara jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat. Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah memasuki transisi menuju masyarakat yang semakin menua (ageing society), sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang semakin adaptif.

Fakta data tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 sekaligus Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Rilis DKB berlangsung seusai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rakornas dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Dukcapil se-Indonesia, menandai dimulainya rangkaian tiga hari acara yang sarat agenda strategis.

Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2026, dari total 290.125.073 penduduk Indonesia, sebanyak 65.964.460 jiwa atau 22,74 persen berada pada kelompok usia 0–14 tahun, 201.060.449 jiwa atau 69,30 persen berada pada usia produktif 15–64 tahun, sedangkan 23.100.164 jiwa atau 7,96 persen telah memasuki kelompok usia 65 tahun ke atas.

Dibandingkan Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif meningkat sekitar 2,03 juta jiwa. Kondisi tersebut menggambarkan perubahan struktur umur penduduk yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. "Data kependudukan tidak hanya menunjukkan berapa jumlah penduduk Indonesia, tetapi juga menggambarkan bagaimana struktur umur masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ujar Teguh.

Menurutnya, perubahan struktur penduduk merupakan proses demografis yang lazim terjadi seiring meningkatnya kualitas kesehatan, harapan hidup, dan perubahan pola kelahiran. Oleh karena itu, data kependudukan menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. "Ketika proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat, tentu kebutuhan pelayanan publik juga akan berkembang. Data kependudukan memberikan gambaran yang diperlukan agar perencanaan di berbagai sektor dapat disusun secara lebih presisi sesuai karakteristik penduduk," katanya.

Teguh menerangkan, perubahan struktur umur penduduk menjadi masukan penting bagi berbagai sektor pembangunan, antara lain dalam perencanaan layanan kesehatan, sistem jaminan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang ramah lansia, hingga pengembangan sistem perlindungan sosial. Seluruhnya memerlukan data kependudukan yang akurat dan mutakhir agar kebijakan dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan bonus demografi karena hampir tujuh dari sepuluh penduduk berada pada usia produktif. Menurut Teguh, kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan struktur penduduk pada masa depan. "Bonus demografi dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia bukanlah dua kondisi yang saling bertentangan. Justru keduanya harus dibaca sebagai satu rangkaian dinamika demografi yang memerlukan perencanaan jangka panjang. Data kependudukan menjadi fondasi agar setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat," ujarnya.

Teguh menambahkan, Data Kependudukan Bersih yang diterbitkan setiap semester merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan layanan publik, mengantisipasi perubahan demografi, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran di berbagai sektor. "Perubahan struktur penduduk harus dipandang sebagai informasi strategis. Melalui data kependudukan yang akurat dan mutakhir, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk merancang pembangunan yang responsif terhadap dinamika masyarakat, baik saat memanfaatkan bonus demografi maupun ketika mempersiapkan Indonesia menuju masyarakat yang semakin menua," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***