Palembang - Dirjen Teguh Setyabudi menyatakan Ditjen Dukcapil sedang sibuk berbenah. Dirinya mengaku mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Dukcapil mengedepankan aspek kesiapan infrastruktur jaringan dan kapasitas serta cyber security atau keamanan data kependudukan sembari terus meningkatkan kualitas pelayanan adminduk. 

"Sebab data kependudukan merupakan basis utama pelayanan publik. Bahkan data kependudukan menjadi backbone sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE," kata Dirjen Dukcapil dalam pidato laporannya di hadapan Mendagri Tito Karnavian serta jajaran Dinas Dukcapil seluruh Indonesia pada Rakornas Dukcapil bertema 'Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024', di Palembang, Selasa (24/10/2023) malam.     

Selain dari kalangan internal, narasumber yang diundang dalam Rakornas Dukcapil kedua di tahun 2023 yaitu Kemenpan, Kemenlu,  Kemenkeu, Bappenas, BSSN, KPU dan DPR RI.

Peserta hadir secara luring maupun daring melalui zoom meeting, live streaming Youtube, Instagram dan Tiktok Ditjen Dukcapil. Pada acara Rakornas ini juga disampaikan Penghargaan Dukcapil Prima Award.

Menurut Dirjen Teguh Setyabudi rakornas bertujuan menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota demi mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada serentak yang merupakan agenda demokrasi tahun 2024.

Selain itu rakornas bertujuan mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.

"Juga demi menguatkan penyelenggaraan Adminduk secara nasional baik di pusat maupun di daerah dalam mengantisipasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sebagai langkah untuk menghadapi isu Megatrend Global 2045."

Dirjen Teguh menggarisbawahi arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa Indonesia perlu melindungi kedaulatan digital yang memerlukan kesiapan dan ketangkasan menghadapi perubahan yang cepat. "Dari sisi Dukcapil, data sebagai elemen penting dalam ekosistem digital harus dielaborasi dan dimanfaatkan dan dilindungi dengan bijaksana," tegas Dirjen Teguh.

Teguh pun menyinggung tagline "Dukcapil Prima Indonesia Maju". Ini berarti masyarakat menginginkan pelayanan Dukcapil yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel untuk mendukung Indonesia maju. 

Capaian kinerja
Hingga Semester I tahun ini, Dukcapil mengelola data penduduk Indonesia by name by address sebanyak 279.118.866 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang telah merekam KTP-el sebanyak 200.720.685 jiwa atau cakupan 98,26 persen.

Dari sisi pelayanan Dafdukcapil terkait blangko KTP-el, Dukcapil mengadakan sebanyak 25.080.833 keping tahun ini. "Terdiri dari 24.527.333 keping yang bersumber dari rupiah murni dan 553.500 keping yang bersumber dari hibah daerah."

Adapun cakupan kepemilikan akta kelahiran sebanyak 76.858.626 akta (98,20%) dengan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 38.827.831 anak (51,88%).

Cakupan akta kematian 9.951.752 akta; akta perkawinan dan akta perceraian 100% dari yang dilaporkan. Untuk cakupan Buku Pokok Pemakaman 55.769 buku (67,43%).

Dafdukcapil juga mengurusi penduduk rentan adminduk khususnya bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 753.769 jiwa per 30 Juni 2023.

Untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), per tanggal 18 Oktober 2023 penduduk yang telah mengaktivasi IKD  sebanyak 5.487.146 jiwa. 

Dari sisi Bina Aparatur, Dukcapil telah mengangkat dan memberhentikan pejabat Dinas Dukcapil daerah melalui SK sebanyak 5.140 berkas.

Dari Direktorat IDKN dan IDKD diperoleh hasil Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan sebanyak 6.177 lembaga. Jumlah ini terdiri 2.397 lembaga pusat dan 3.767 lembaga daerah. Sedangkan akses pemanfaatan data kependudukan eh lembaga pengguna sebanyak 12.659.394.519 kali.

Dalam pemanfaatan data pula, Dukcapil membantu penyediaan data kemiskinan ekstrim dengan pemadanan data hasil pendataan keluarga BKKBN. Data itu telah diserahkan pada 5 Mei 2023, dan hasil pemadanan tersebut dimanfaatkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menyusun data kemiskinan ekstrem. 

Terkait pelaksanaan Pemilu, Ditjen Dukcapil ikut memberikan dukungan berupa DAK2 yang diserahkan pada 14 Oktober 2022 kepada KPU sebanyak 275.961.267 jiwa. Ditjen Dukcapil juga menyerahkan kepada KPU untuk Pemilu 2024, DP4 dengan jumlah 204.656.053 pemilih. 

Selain itu Dukcapil menyerahkan data pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan pada 29 Desember 2022, serta menyerahkan DP4 meninggal, perubahan pekerjaan TNI/Polri, perubahan status kawin/tanggal lahir tanggal 30 Maret 2023. Selanjutnya berturut-turut menyerahkan DP4 meninggal dan pindah pada 8 Juni 2023, 5 September 2023 dan 2 Oktober 2023. Dukcapil***