Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengimbau kepada para kepala daerah yang kondisi fiskalnya cukup kuat bisa memberikan hibah untuk pembelian blanko KTP-el. "Kami akan meminta secara resmi hibah blanko KTP-el tersebut melalui surat kepada beberapa kepala daerah," kata Dirjen Teguh pada Rapat Konsolidasi Nasional Menyambut Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 Saka dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, secara daring dari Jakarta, Senin (24/3/2025). 

Teguh menegaskan, dana hibah itu bukan untuk Ditjen Dukcapil melainkan untuk dibelanjakan blanko KTP-el. "Ditjen Dukcapil berkomitmen berapapun jumlah hibah blanko tersebut akan kami kembalikan ke daerah yang bersangkutan sesuai yang dihibahkan. Misalnya daerah memberikan hibah Rp5 miliar maka blanko yang akan diterima daerah sekitar 500 ribu keping," tuturnya menjelaskan. 

Pada kesempatan itu, Teguh pun meminta kepada para Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar bersikap bijak menghadapi mutasi dan rotasi jabatan oleh Kepala Daerah terpilih pasca pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 lalu.

"Biasanya habis pelantikan kepala daerah akan melakukan pergantian pejabat dan boleh jadi termasuk Kadis Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota. Namun saya minta para Kadis Dukcapil tidak usah khawatir, khususnya yang baru menjabat," kata Dirjen Teguh. 

Namun, lanjut Teguh, bagi yang sudah menjabat di atas 3 tahun, rotasi dan mutasi pejabat itu adalah hal yang wajar. "Kami sudah menerima masukan-masukan dari berbagai kepala daerah ada (Kadis Dukcapil) yang akan dipindah menjadi Kepala Bappeda atau OPD yang lain. Itu adalah dinamika yang harus disikapi secara positif," kata Dirjen Dukcapil.

Sebab, masih kata mantan Pj Gubernur DKI Jakarta ini, usai pelantikan, para kepala daerah bakal berlomba-lomba di 100 hari pertama dengan berbagai program kegiatan. "Ini juga harus disikapi secara baik. Tidak terkecuali program kegiatan yang menyangkut Kedukcapilan. Mereka akan berlomba juga untuk memberikan, misalnya pelayanan rekam KTP-el termasuk kepada pemilih pemula sehingga perlu meminta tambahan blanko KTP-el ke Ditjen Dukcapil."

Teguh perlu menyampaikan bahwa Ditjen Dukcapil punya rekam data berapa banyak KTP-el yang beredar di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. "Oleh karena itu kami sampaikan anggaran yang tersedia untuk cetak blanko KTP-el tahun ini adalah sebanyak 22 juta keping. Namun itu tidak ada artinya kalo penggunaan blanko KTP-el jor-joran dan tidak sesuai dengan skala prioritas," tegas Teguh.

Karena itu dirinya minta pemakaian blanko KTP-el betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan nyata. "Kami akan memenuhi permintaan blanko kalau itu sesuai dengan perhitungan Ditjen Dukcapil. Tapi tolong para kadis laporkan kepada kepala daerah masing-masing terkait masalah blanko KTP-el yang betul-betul sesuai skala prioritas," demikian tandasnya. Dukcapil***