Yogyakarta - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prov. DIY) memfasilitasi rapat koordinasi para Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY, Kamis (6/4/2023).

Rakor dibuka oleh Kepala Biro Tapem Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, yang sekaligus memohon arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Rakor dihadiri oleh para Kadis Dukcapil kota dan kabupaten se-DIY serta Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum.

Dirjen Teguh menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan hal-hal pokok terkait hasil kinerja Disdukcapil kab/kota se-DIY, dan mengapresiasi pelayanan yang sudah baik, serta mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil. "Utamanya yang belum mencapai target, yaitu perekaman KTP-el dan aktivasi IKD atau KTP digital. Juga Buku Pokok Pemakaman (BPP) supaya lebih giat dan lebih baik lagi ke depannya."

Selanjutnya Dirjen Teguh membahas satu persatu indikator kinerja, serta memberikan kiat-kiat atau strategi untuk mencapai target untuk setiap indikator. Para Kadis Dukcapil pun diberi kesempatan untuk bertanya ataupun memberi masukan.
 
Masukan tersebut misalnya terkait usulan blanko KTP-el agar dilebihkan kuantitasnya dalam perencanaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah. Kepada Direktorat PIAK juga dimintakan data peserta BPJS Kesehatan, dan data lainnya bisa diberikan per dukuh, bukan per desa. 

Terkait masalah anggaran, para Kadis meminta kepada Dirjen Dukcapil membuat surat dari Kemendagri yang bertujuan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lebih memprioritaskan anggaran Disdukcapil agar juga menjadi perhatian kepala daerah. "Selanjutnya mohon untuk perhatikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Disdukcapil, mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang berat," kata salah satu kadis.

Selanjutnya, disampaikan pula usulan terkait penilaian lembaga Dukcapil di DIY jangan hanya dilihat jumlah penduduk yang sedikit. "Namun mesti melihat jumlah layanannya juga. Sebab, Kota Yogyakarta adalah miniatur Indonesia dan pelayanan yang sangat dinamis setiap hari sepanjang tahun." 

Lebih lanjut floor para kadis Dukcapil juga menyampaikan permasalahan pemanfaatan data yang mengharuskan OPD dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Dukcapil memakai ISO 27001. Menurut forum,  aturan ini muncul tiba-tiba, sehingga OPD lain tidak bisa memenuhi karena anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya. "Ini mengakibatkan target kami tak terpenuhi dan levelisasi jadi turun." 
 
Selain itu para kadis pun berharap ada bantuan dana dari Bank Dunia untuk daerah, selain ada pengganti DAK non fisik sehingga pelayanan bisa lancar dan meningkat.

Ada pula kadis yang sangat mengharapkan pembaruan peralatan bantuan pusat. "Apalagi beban dari sistem SIAK terpusat itu berat, termasuk masalah jaringannya."

Kemudian, terkait Permendagri No. 104 Tahun 2019, forum kadis itu pun meminta dibuatkan lagi surat kepada sejumlah OPD, lantaran masih banyak yang minta legalisir dokumen kertas putih bertandatangan elektronik (TTE). "Ini menyita waktu Kadis. Begitu juga Polri belum paham tentang akta kelahiran anak seorang ibu, perlu disurati supaya punya pemahaman yang sama."

Dirjen Teguh menjawab persoalan yang disampaikan para kadis Dukcapil di DIY tersebut dengan bijaksana. Teguh menekankan  bahwa semangat para kadis adalah memberikan pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan masyarakat.

Terkait permasalahan mendasar seperti masalah peralatan dan jaringan serta DAK, Teguh menjelaskan, pihaknya tengah mengupayakan jalan keluar terbaik termasuk membicarakan dengan otoritas berwenang seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan. 

Selain itu, seiring waktu berjalan dengan berlakunya kebijakan penerimaan negara non pajak (PNBP), akan ada aliran dana yang masuk ke kas pemerintah. "Ini sedikit banyak akan banyak membantu maslah anggaran."

Terkait permasalahan teknis, Teguh berpesan kepada Kadis agar tidak gampang mengeluh dan mudah menyerah. Cari solusi yang baik, misalnya, berikan literasi dan sosialisasi yang baik kepada pemangku kepentingan. "Soal dokumen kertas putih dan TTE itu kan bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin lembaga lain akan paham karena sudah ada aturan pendukungnya," tegas Dirjen Teguh Setyabudi.

Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian di berbagai kesempatan, jajaran Dukcapil untuk tidak mudah menyerah menghadapi masalah. "Salah satu sifat penting adalah pantang menyerah. Teruslah mencoba. Semangat Dukcapil BISA itu adalah mencari solusi dengan inovasi."  Dukcapil***