Kota Ba'a, Rote Ndao – Inilah perjalanan yang tak biasa dilakukan sebuah tim pemerintah pusat hanya demi memastikan warga di ujung selatan Indonesia bisa memiliki KTP-el. Perjalanan itu dimulai dari Jakarta, menembus langit hampir empat jam menuju Bandara El Tari, Kupang. Namun perjalanan belum usai di sana. Dari Kupang, rombongan masih harus berlayar sekitar dua jam menggunakan kapal cepat Express Bahari 8E, dari Pelabuhan Tenau menuju Pelabuhan Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, pulau paling selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang jaraknya hanya sekitar 500 kilometer dari Australia.
Di antara rombongan yang menyeberangi laut itu, ada Ahmad Ridwan, Ketua Tim Kerja Identitas Kependudukan dan Penduduk Rentan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ia memimpin Tim GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) yang punya satu misi sederhana namun tidak mudah: Menjangkau warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan, lantaran jarak dan kondisi geografis.

Sejak 14 hingga 18 Juli 2026, Tim GISA bersama Tim Dinas Dukcapil Kabupaten Rote Ndao bergerak dari satu desa ke desa lain. Hari pertama, Rabu (15/7/2026), mereka membuka layanan di Desa Oebela, Kecamatan Loaholo. Dalam sehari, tercatat 471 layanan diberikan, terdiri dari 109 perekaman KTP-el, 174 pencetakan KTP-el, 94 Kartu Keluarga (KK), 37 Kartu Identitas Anak (KIA), 4 layanan Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI pendatang, hingga 44 Akta Kelahiran, 4 Akta Kematian, dan 5 Akta Perkawinan.
Hari kedua, tim bergeser ke Kecamatan Rote Barat Daya. Di sinilah jumlah layanan justru melonjak menjadi 595, angka tertinggi selama tiga hari kegiatan. Rinciannya: 128 perekaman KTP-el, 168 pencetakan KTP-el, 140 KK, 36 KIA, 1 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 12 SKPWNI pendatang, 78 Akta Kelahiran, 15 Akta Kematian, dan 17 Akta Perkawinan.
Memasuki hari ketiga, Jumat (17/7/2026), tim menutup rangkaian layanan di Desa Ingguinak dengan 277 layanan tambahan, terdiri dari 53 perekaman KTP-el, 114 pencetakan KTP-el, 68 KK, 15 KIA, 3 pindah datang, 15 Akta Kelahiran, 4 Akta Kematian, dan 2 Akta Perkawinan. Total selama tiga hari, Tim GISA berhasil melayani 1.343 permohonan adminduk warga Rote Ndao. Angka ini mencerminkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini jarang tersentuh layanan langsung dari pusat.
Koordinasi Pusat dan Daerah
Di sela padatnya jadwal pelayanan, Ahmad Ridwan dan timnya menyempatkan diri menemui Asisten I Petson Hangge, dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rote Ndao Mesakh D. Tungga. Pertemuan ini bukan basa-basi seremonial, melainkan upaya memperkuat koordinasi pembinaan antara pemerintah pusat dan daerah, agar layanan adminduk di wilayah tersebut bisa terus berjalan berkelanjutan, bahkan setelah Tim GISA kembali ke Jakarta.
Tak berhenti di situ, Jumat sore, tim juga menggelar rapat bersama Kepala Dinas, para Kepala Bidang eselon III dan IV, serta jajaran Dinas Dukcapil Provinsi NTT. Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan strategi antara Ditjen Dukcapil dengan pemerintah provinsi, memastikan sinergi penyelenggaraan adminduk berjalan seirama dari tingkat pusat hingga kabupaten.

Arahan dari Jakarta
Sementara timnya bergerak di lapangan, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Muhammad Farid dari Jakarta turut memantau perkembangan kegiatan ini. Farid menekankan, program jemput bola semacam ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan reguler, termasuk pulau-pulau terluar seperti Rote Ndao yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
Ia berpesan agar tim di lapangan terus memastikan setiap warga yang membutuhkan dokumen kependudukan benar-benar terlayani, sekaligus menjaga koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar manfaat kegiatan ini tidak berhenti begitu tim pusat kembali ke Jakarta. Menurutnya, keberhasilan program semacam ini justru diukur bukan hanya dari jumlah layanan yang diberikan, tapi juga dari keberlanjutan sinergi yang dibangun bersama pemerintah daerah setempatnya.
Bagi Tim GISA, perjalanan pulang lima jam dengan transit ganti pesawat itu mungkin hanya sebagian kecil dari cerita yang lebih besar. Di balik setiap angka layanan, ratusan KTP-el, ratusan akta kelahiran—ada warga yang akhirnya bisa mendapatkan identitas hukum tanpa harus menempuh perjalanan panjang ke ibu kota kabupaten atau bahkan provinsi. Dan selama masih ada desa-desa seperti Oebela, Rote Barat Daya, dan Ingguinak yang menunggu, perjalanan seperti ini kemungkinan besar akan terus berlanjut, menembus jarak, waktu, dan geografi Indonesia yang begitu luas. Dukcapil***

Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar