Jakarta - Ikatan kerja sama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan PT Taspen (Persero) tidak bisa dibilang baru seumur jagung. Bahkan, menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, PT Taspen termasuk instansi yang sejak awal mendukung hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi kepentingan pelayanan publik.

"Oleh karena itu, saya berterima kasih dan mengapresiasi PT Taspen yang sejak tahun 2014 sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil. Jadi sudah 10 tahun, seperti sahabat kental kita saling bersinergi dan berkolaborasi," kata Dirjen Teguh Setyabudi pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan Ditjen Dukcapil di Kantor Taspen, Jl. Letjend Suprapto No. 45, Jakarta, Rabu (24/7/2024). 

Dirjen Dukcapil kemudian menjelaskan masa berlaku selama 2 tahun untuk PKS hak akses pemanfaatan data dan dapat diperpanjang dengan metode melalui card reader, web portal, web service, dan identitas kependudukan digital (IKD). "Begitu juga dengan metode validasi data bisa menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), card reader, data biometrik berupa sidik jari dan face recognition," jelas Dirjen Teguh.

Selain itu, lanjut Dirjen Teguh, dalam setiap PKS selalu dituangkan kewajiban lembaga pengguna untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data serta tidak menyimpan data kependudukan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pun sudah mewanti-wanti agar seluruh lembaga pengguna selain mematuhi semua peraturan perundang-undangan (rule of law) juga harus mematuhi ketentuan yang terkait dengan hak privacy atau hak privat masyarakat terkait dengan perlindungan rahasia data pribadi.

Sebagai lembaga pengelola dan penyedia data, Dukcapil tentu saja terus melakukan penyempurnaan terkait masalah keamanan data. "Selama ini kami masih mengelola sendiri data center di tiga lokasi, yakni Kantor Kemendagri Medan Merdeka Utara, Kalibata dan Data Recovery Center ada di Batam. Day to day kami bicara masalah keamanan dan menjadi fokus perhatian. Kalau kami lapor kepada Bapak Mendagri selalu soal keamanan menjadi hal pertama yang ditanyakan," tutur Dirjen Teguh Setyabudi.

Apalagi untuk selanjutnya, Dukcapil mengembangkan transaksi data lewat IKD atau digital ID yang bakal di-launching Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024. Dengan begitu, tegas Dirjen Teguh Setyabudi, keamanan data makin menjadi pokok perhatian jajaran Dukcapil. "Termasuk pula dorongan dari Bapak Mendagri agar pengguna data memiliki komitmen yang tinggi menerapkan standar manajemen keamanan informasi yang sama yakni ISO 27001," tandas Dirjen Teguh.

Kehandalan data kependudukan pun sangat krusial terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mengingat, semakin banyak lembaga yang mengakses bigdata kependudukan Dukcapil. "Saat ini sudah 6.552 lembaga pengguna mengakses NIK, elemen data KTP-el dan IKD dengan lebih 15 miliar kali akses," ungkap Teguh, mantan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. 

Di tempat yang sama, sahibul bait Dirut PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada Ditjen Dukcapil atas kepercayaan yang diberikan pada pihaknya dalam mengakses data kependudukan Dukcapil yang terkenal akan akurasi dan keandalannya. 

Menurutnya, data menjadi sangat penting dalam kehidupan, utamanya di era digital sekarang. "Dulu orang memburu ikan kasus untuk bahan bakar, kemudian ditemukan minyak bumi. Nah, sekarang 'data is new oil'. Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia," kata Rony seperti mengutip Clive Humby, bisnisman dan ahli matematika asal Inggris.

Rony Hanityo menyampaikan, PT Taspen merasa sangat terbantu dengan data kependudukan yaitu NIK, elemen data KTP-el dan IKD dalam menjalankan proses bisnis. "Ini merupakan langkah strategis bagi PT Taspen dalam mengelola data peserta Taspen dengan lebih optimal," kata Rony Hanityo Aprianto, Dirut PT Taspen (Persero). Dukcapil***