Tanjung - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala daerah yang memberi perhatian serius pada pelayanan administasi kependudukan. Salah satunya adalah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Nusa tenggara Barat (NTB).

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Pak Djohan Sjamsu atas perkenan dan dukungan yang luar biasa membangun gedung kantor Dinas Dukcapil yang begitu megah. Ini tanda cinta Pak Bupati pada Dinas Dukcapil KLU dengan meninggalkan kenangan manis menjelang akhir masa jabatan," kata Dirjen Teguh saat peresmian kantor Disdukcapil KLU di Tanjung, NTB, Selasa (19/9/2023).

Dirjen Teguh berharap dengan tersedianya kantor baru, Disdukcapil KLU bakal semakin baik baik kinerjanya. "Gedung yang sudah direnovasi semoga mampu meningkatkan semangat kinerja kawan-kawan Disdukcapil Lombok Utara agar semakin baik dalam memberikan pelayanan Adminduk," kata Dirjen Teguh.

Dirjen Teguh menekankan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi dasar bagi pelayanan publik lebih lanjut, sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara dalam segenap sisi hidupnya. 

"Bila masyarakat punya KK dan KTP-el, maka mudah bagi pemerintah memberikan bantuan yang diperlukan setiap warga negara. Sebab, semua penduduk tercatat by name by address bahkan by NIK sehingga pemerintah mudah melakukan verifikasi dan validasi," jelas Dirjen Teguh.

Lebih jauh, Dirjen Teguh Setyabudi menjelaskan, layanan dokumen kependudukan yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil adalah berupa 24 jenis dokumen kependudukan. 

Sedapat mungkin penduduk memiliki dokumen mulai dari baru lahir mendapat akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), namanya tercantum dalam KK, membuat KTP-el bagi yang berusia 17 atau sudah menikah. Selanjutnya membuat akta nikah, bagi pasangan menikah, ahli waris membuatkan akta kematian bagi keluarganya yang meninggal dunia. 

"Semua pelayanan adminduk itu dapat dengan mudah diperoleh melalui pelayanan online maupun dengan aplikasi, lebih cepat, mudah, tanpa diskriminasi, dan harus gratis. Tidak ada satu layanan pun Adminduk yang membayar," tandas Teguh Setyabudi.

Pada bagian lain, Dirjen Teguh menyinggung soal Pemilu 2024 yang harus menjadi perhatian utama, utamanya terkait bagaimana wajib pemilih harus memiliki KTP elektronik agar mereka bisa mendapat hak pilih. Itu sebabnya, Teguh berpesan agar angka cakupan perekaman KTP di KLU yang masih 97,6 persen mesti lebih digenjot lagi kuantitasnya. "Jemput bola jangan dikasih kendor, terutama kepada kelompok rentan adminduk yang jauh dari pusat pemerintahan."

Teguh memastikan ketersediaan blanko KTP-el. "Tidak akan lagi keterbatasan blanko. Bila stok menipis, Pak Kadis segera menghubungi kami di pusat," tegas Teguh.

Sementara itu, Bupati KLU Djohan Sjamsu menyatakan, kantor Dinas Dukcapil menjadi yang pertama dibangun rehabilitasi pasca gempa. "Semuanya ada 6-7 kantor dinas yang rusak akibat gempa Lombok 2018. Dinas Dukcapil yang pertama kita anggarkan pembangunannya," ungkap Bupati Djohan Sjamsu.

Di ujung acara, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyerahkan blanko KTP-el sebanyak 6.000 keping dan diterima oleh Kadis Dukcapil KLU Rubain. Dukcapil***