Surabaya — Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur (Jatim) menyatakan kesiapan untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai langkah strategis menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Hal ini sebagai langkah nyata menindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah, pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jatim beberapa waktu lalu,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam forum Monitoring Kamtibmas di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Hadir mewakili Mendagri, Mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta ini didampingi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Muhammad Farid. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kabinda Jatim, Ketua DPRD Jatim, Wakajati Jatim, Hakim Tinggi Surabaya, bupati/walikota se-Jatim, dan media.
Teguh menegaskan bahwa penguatan Siskamling merupakan salah satu fokus utama dari 11 arahan Mendagri Tito Karnavian kepada kepala daerah dalam rangka menindaklanjuti dinamika pasca unjuk rasa di sejumlah daerah.
Menurutnya, kepala daerah di Jatim harus mengambil langkah konkret, mulai dari mengoptimalkan peran Forkopimda, melakukan pendekatan intensif dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, adat, hingga media, melaksanakan program-program pro rakyat seperti bantuan sosial, pasar murah dan sidak harga, serta menghidupkan kembali ronda malam di tingkat RT dan RW.
“Satlinmas dan Siskamling harus diaktifkan kembali. Ini bukan hanya seremonial, tapi menjadi gerakan nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan begitu, kondusivitas daerah bisa lebih terjaga,” ujar Teguh.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga mengapresiasi dukungan Gubernur, Wakil Gubernur, serta bupati/wali kota se-Jawa Timur atas penanganan pasca unjuk rasa. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas elemen melalui pendekatan pentahelix, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, media, serta masyarakat.
Lebih lanjut, Teguh berharap agar pelaksanaan Siskamling di Jawa Timur dapat dikembangkan secara sistematis dan menjadi contoh bagi daerah lain. “Kalau ada kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi tentang Siskamling, silakan disampaikan ke pusat. Ini bisa menjadi bahan untuk dikembangkan sebagai model nasional,” tandasnya.
Dengan penguatan Siskamling yang terstruktur dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Jawa Timur diharapkan menjadi pelopor dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas yang berbasis partisipasi aktif masyarakat.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak. Dalam paparannya, Emil menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengaktifkan kembali Siskamling di Jatim.
Ia mengaku sudah menjalankan amanat Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025 tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusivitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah. Edaran tersebut sudah dilaksanakan setidaknya di 25 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar