Surabaya — Dirjen Dakcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mewakili Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya yang dilakukan pasca aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Terima kasih atas sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak yang melakukan langkah strategi yang luar biasa. Semoga suasana keamanan yang kondusif bisa terus kita upayakan bersama,” kata Teguh pada Rapat Pelaksanaan Monitoring Kamtibmas Jawa Timur yang dihadiri Wagub Jatim, Emil Dardak, mewakili Gubernur Khofifah serta jajaran Forkopimda Jatim, di Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Sebagai pejabat yang pernah bertugas di 3 provinsi sebagai Penjabat Gubernur--yakni Sulawesi tenggara, Kalimantan Utara dan DKI Jakarta--Teguh mengakui, tidak mudah menjaga kondusivitas wilayah, karena pemprov berhadapan dengan masyarakat. "Apalagi ada pola kerja sama yang sifatnya pentahelix mulai Pemda, TNI/Polri, masyarakat, pers, tokoh masyarakat yang semua harus berkontribusi dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Teguh melanjutkan, monitoring kamtibmas ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya daerah yang terjadi berbagai aksi unjuk rasa.
Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi, ada yang sifatnya kondusif dan anarkis. “Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh kemarin relatif kondusif, namun di Jawa baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim cukup banyak unjuk rasa yang sifatnya anarkis,” lanjutnya.
Di akhir arahannya, Teguh menyebut Kemendagri telah mengeluarkan Surat Imbauan Kemendagri Nomor : 00.10.3/e-748/Polpum Perihal Imbauan terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa oleh Elemen Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 2 September 2025.
Kemudian diikuti terbitnya Surat Kemendagri Nomor: 300.1/e.1/BAK, perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusivitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan sebanyak 145 ribu pos siskamling di Jatim siap untuk diaktifkan.
Sebagai terobosan, Siskamling Jatim bakal melibatkan generasi (Gen) Z sebagai motor keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Siskamling kan bukan hal yang baru sebenarnya. Nyatanya di lapangan, ada sebanyak 145 ribu pos siskamling di Jatim yang siap diaktifkan,” tegas Wagub Emil Dardak.
Emil juga menyampaikan untuk melibatkan Gen Z di Siskamling perlu banyak menggunakan cara yang menarik. "Kalo caranya kena di hati pasti Gen Z mau diajak untuk ikut Siskamling, dengan harapan terwujud kondusif Jawa Timur,” imbuhnya.
Dikatakannya, Pemprov Jatim sepenuhnya mendukung aktivasi siskamling, untuk menjadi tools dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai tingkat kampung dan desa.
“Pengaktifan siskamling ini bukan hanya karena kemarin ada kerusuhan, tapi sebenarnya siskamling itu sudah aktif dijalankan di masyarakat. Bahkan semua RW sudah semua punya pos siskamling,” tegas Emil.
Meski semua RW sudah memiliki poskamling, namun dikatakan Emil, masih butuh adanya peremajaan.
Oleh sebab itu, Pemprov Jatim berupaya untuk melakukan inventarisasi pos-pos yang ada, termasuk apa saja fasilitas yang dimiliki di pos tersebut.
“Termasuk nanti bagaimana warga melakukan proteksi. Dan diinventarisir posko siskamling ada borgol juga. Tapi kan harus dicek juga siapa saja yang bisa menggunakan borgol dan seterusnya,” tuturnya.
Emil menegaskan, Pemprov Jatim bersama bupati/walikota dari 38 kabupaten/kota di Jatim menanggapi secara serius terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusivitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.
“Ada 25 dari 38 kabupaten atau kota sudah menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri. Semoga semua kabupaten dan kota bisa segera menindaklanjuti. Kami optimis peran aktif Satlinmas bisa menciptakan kondusivitas ketertiban dan ketenteraman umum di daerah, lewat Kamtibmas, perlindungan masyarakat bisa dilaksanakan,” tambahnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar