Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini mengemuka dalam Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah petinggi kementerian dan lembaga, di antaranya Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Memimpin jalannya rapat, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah membidik rollout nasional digitalisasi bantuan sosial pada minggu ketiga Oktober 2026. Target awalnya mencakup sekitar 50 juta warga termiskin di desil 1 hingga 5, dengan skema penyaluran bantuan langsung ke rekening penerima.
Menurutnya, langkah digitalisasi ini diharapkan bisa mendongkrak akurasi sasaran sekaligus transparansi penyaluran bantuan. Pemerintah pun terus memperbaiki kualitas data berdasarkan hasil uji coba di lapangan. Pilot project di Banyuwangi, misalnya, masih menyisakan pekerjaan rumah soal ketepatan sasaran—tercatat angka off-target mencapai 77,6 persen. Karena itu, perbaikan data desil dilakukan bertahap, dilengkapi mekanisme sanggah agar data bisa terus dimutakhirkan.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung digitalisasi Perlinsos, khususnya lewat penguatan data kependudukan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung integrasi layanan pemerintah.
Dukungan konkretnya terlihat dari pemanfaatan Single Sign-On (SSO) IKD sebagai gerbang masuk ke Portal Perlindungan Sosial, dilengkapi Face Recognition (FR) untuk memverifikasi kecocokan identitas pengguna. Menurut Teguh, IKD kini menjadi fondasi integrasi layanan pemerintah—lewat SSO IKD, masyarakat bisa mengakses Portal Perlinsos dengan lebih mudah, aman, dan akurat, dan Dukcapil memastikan sistem ini sudah siap diperluas ke seluruh Indonesia.
Data per 1 September 2026 menunjukkan pemanfaatan SSO IKD lewat Portal Perlinsos sudah menyentuh 2.076.544 akses, sementara Face Recognition tercatat 14.655.884 akses.
Teguh juga menyoroti kesiapan infrastruktur yang telah melalui stress test. Ia menyebut hasil pengujian memperlihatkan kapasitas layanan FR dan IKD masih mumpuni untuk mendukung perluasan program, meski pihaknya tetap memantau dan mengoptimalkan sistem agar tetap stabil saat diakses jutaan orang secara bersamaan.
Peran IKD makin krusial seiring bertambahnya jumlah pengguna. Berdasarkan data SIAK Dukcapil per 9 September 2026, pengguna IKD sudah mencapai 22.342.339 orang, atau sekitar 10,69 persen dari total penduduk wajib KTP-el. Untuk mengejar target perluasan, Dukcapil turut mengembangkan IKD Plus—inovasi yang memungkinkan petugas Dukcapil membantu pendaftaran dan aktivasi IKD masyarakat langsung dari ponsel, tanpa perlu laptop atau perangkat tambahan.
Selain itu, Dukcapil tengah memperkuat ekosistem digital ID lewat sejumlah inisiatif, mulai dari pengembangan use case IKD, kehadiran Digital ID Advisor, hingga teknologi Liveness Detection untuk proses onboarding online. Teknologi ini diharapkan mempercepat aktivasi mandiri IKD sekaligus memperketat keamanan identitas, khususnya dalam membedakan pengguna asli dari upaya penyalahgunaan berbasis deep fake.
Penguatan itu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur Dukcapil—mulai dari storage, server, jaringan komunikasi data, hingga keamanan siber. Artinya, kontribusi Dukcapil tidak berhenti pada penyediaan data kependudukan semata, tapi juga mencakup penguatan identitas digital dan infrastruktur sebagai fondasi digitalisasi Perlinsos.
Guna memastikan pelaksanaan berjalan mulus, pemerintah menyiapkan load test serta memperketat keamanan data bersama BSSN, mengingat sistem ini bakal melayani lonjakan akses masyarakat dalam skala besar. Mekanisme perbaikan data secara berkelanjutan juga disiapkan agar kendala yang muncul pasca-implementasi bisa segera diatasi.
Rapat ini turut dihadiri Prof. Abdul Haris (Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, mewakili Menko Pemberdayaan Masyarakat), Plt. Deputi ETD mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Sosial mewakili Menteri Sosial, perwakilan Kementerian Keuangan, Dirjen Peraturan Perundang-undangan mewakili Menteri Hukum, Deputi BPKP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan mewakili Kepala BPKP, serta Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang mewakili Gubernur Bank Indonesia. Turut hadir pula Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dan Tenaga Ahli Utama.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk memastikan kesiapan data, sistem, infrastruktur, keamanan, dan mekanisme layanan sebelum digitalisasi Perlinsos benar-benar diperluas secara nasional. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, aman, dan terintegrasi—dengan data kependudukan dan identitas digital yang dikelola Dukcapil sebagai salah satu fondasi utamanya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar