Jakarta – Dinamika demografi penduduk Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis. Hal itu terlihat dari paparan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kala memberikan Kuliah Umum terkait Perkembangan Kebijakan Adminduk terhadap Mahasiswa S2 Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura secara virtual, Sabtu (07/08/2021).
“Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan” papar Zudan.
Dari total 272 juta tersebut, sebesar 56,01 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se Indonesia sebanyak 47.586.943 jiwa. Sedangkan Provinsi dengan penduduk tersedikit adalah Kalimantan Utara (Kaltara) sebanyak 692.239 jiwa.
“Adapun kabupaten dengan penduduk terbanyak se Indonesia adalah Kabupaten Bogor sebanyak 5.198.693 jiwa. Sementara kabupaten dengan penduduk tersedikit adalah Kabupaten Supiori sebanyak 24.719 jiwa,” rinci Zudan menambahkan.
Komposisi demografis yang ada tersebut, tentu tidak dapat dipisahkan dari dinamika penduduk Indonesia itu sendiri, yang menurut Zudan, sangat lah dinamis.
“Per semester 2021, terjadi 376.610 kelahiran, 619.672 kematian, dan 3.208.240 penduduk pindah-datang. Data-data tersebut didapatkan dari jumlah penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, dan Surat Keterangan Pindah/Datang Warga Negara Indonesia atau SKPWNI,” papar Zudan.
Terkait adanya fakto demografi yang sangat dinamis tersebut, Zudan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat mau dan semakin sadar untuk melaporkan berbagai kejadian penting dan peristiwa kependudukan yang dialami terhadap Dinas Dukcapil setempat.
Hal itu akan sangat berdampak pada akurasi data kependudukan Dukcapil yang diakses oleh lebih dari 3000 Kementerian/Lembaga, dan penyelenggara pelayanan publik lainnya.
“Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif terhadap validitas dan akurasi berbagai kebijakan publik dan program, khususnya yang menyangkut pemberian pelayanan publik untuk hidup orang banyak,” himbau Zudan sambil menutup keterangan.***Dukcapil
Komentar
Komentar di nonaktifkan.