Jakarta — Upaya Indonesia untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI) mendapat sorotan dari lembaga filantropi global. Gates Foundation bersama Microsave Consulting (MSC) menyambangi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jumat (15/8/2026), dalam sebuah Kick-Off Meeting bantuan teknis pengembangan DPI berbasis data kependudukan.
Pertemuan yang digelar di Ruang Command Center Dukcapil, Jakarta, ini dipimpin bersama oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Indonesia Country Lead Gates Foundation, Brooke Patterson. Turut hadir dari Gates Foundation, Senior Program Officer Digital Swetha Kolluri. Sementara delegasi MSC datang cukup lengkap, dipimpin oleh Country Director Grace Retnowati bersama Managing Partner Mitul Thapliyal, Regional Lead Asia Pacific Raunak Kapoor, serta jajaran manajer senior dan tim teknis lainnya. Di pihak tuan rumah, Teguh didampingi Kepala Sub Direktorat Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Mensuseno, Adel Trilius dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) dan Nurlailawati sebagai Kepala Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
Membuka pertemuan, Teguh menyampaikan bahwa saat ini menjadi momen krusial bagi Dukcapil untuk mengambil peran yang lebih besar dalam agenda transformasi digital nasional. Pemerintah, jelasnya, telah menempatkan Dukcapil sebagai pintu masuk utama pengembangan DPI, dengan data kependudukan sebagai key identifier yang menghubungkan berbagai layanan publik lintas sektor. "Pemerintah memberikan perhatian besar melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang dipimpin Pak Luhut, di mana ada Kemendagri, Bappenas, Komdigi, KemenPANRB, dan lainnya. Dukcapil mendapat peran strategis sebagai gerbang utama DPI. Data kependudukan dibutuhkan antara lain untuk penyaluran subsidi BBM, LPG 3 kg, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG)," terang Teguh.
Sebagai gambaran konkret, ia menyebut pengalaman Kabupaten Banyuwangi pada 2025 yang berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Keberhasilan itu kemudian dijadikan pijakan untuk memperluas cakupan wilayah uji coba. Tahun ini saja, jumlah daerah piloting bertambah menjadi 43 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diperluas kembali oleh KPTDP hingga menjangkau 152 kabupaten/kota. Tak berhenti di situ, pemerintah kembali menambah 100 kabupaten/kota lain, sehingga totalnya mencapai 252 daerah. Skenario ini disiapkan agar begitu program dilaunching langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, cakupan digitalisasi bantuan sosial sudah menyentuh separuh dari total kabupaten/kota se-Indonesia.
Pada kesempatan itu, Teguh juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Gates Foundation lewat kajian teknis yang dikerjakan MSC. Meski begitu, ia berharap kontribusi itu tidak berhenti sebatas rekomendasi di atas kertas. "Kami berharap kajian tidak hanya berhenti di analisis, tetapi juga memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan Dinas Dukcapil," ujarnya.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Setiap harinya, sistem Dukcapil harus menanggung 8 hingga 9 juta permintaan akses data dari berbagai lembaga pengguna. Jumlah itu diperkirakan bakal melonjak tajam menjadi lebih dari 15 juta pada tahun mendatang, seiring makin banyaknya program prioritas pemerintah yang membutuhkan proses verifikasi data kependudukan. "Dukungan kajian dan infrastruktur sangat kami perlukan," tegasnya.
Menanggapi paparan tersebut, Swetha Kolluri dari Gates Foundation menilai Indonesia sesungguhnya sudah memiliki fondasi digital ID yang cukup solid untuk dikembangkan lebih lanjut. Diskusi dalam pertemuan itu turut merambah sejumlah isu teknis lain, mulai dari penerapan e-KYC, keamanan siber, hingga perbandingan skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di negara lain seperti India.
Dari sisi internal, Mensuseno menjelaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga internasional bukanlah hal asing bagi Dukcapil. Selama ini kerja sama serupa sudah terjalin erat dengan Bank Dunia, dan kini pintu kolaborasi baru mulai dibuka bersama Gates Foundation melalui MSC. Ia menekankan bahwa proses ini melibatkan banyak pihak, tidak bisa berjalan sepotong-sepotong. "Kerja sama ini tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan berbagai direktorat di Dukcapil, termasuk PIAK, Dafdukcapil, Bina Aparatur, IDKN dan IDKD. Dukungan lintas kementerian serta BSSN juga sangat penting untuk memperkuat arsitektur Dukcapil 5–10 tahun ke depan," jelasnya.
Menimpali penjelasan itu, Teguh Setyabudi menambahkan bahwa penguatan arsitektur jangka panjang tersebut bukan sekadar inisiatif internal Dukcapil, melainkan arahan langsung dari pucuk pimpinan Kemendagri. Ia menyebut Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Kemendagri telah meminta Dukcapil menyiapkan peta jalan yang jelas untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang. "Pak Menteri dan Pak Sekjen sudah memberikan arahan agar Dukcapil merancang arsitektur ke depan, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, yang berfokus pada penguatan sistem pelayanan publik digital yang terintegrasi, andal, dan aman. Semua itu harus berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, dengan NIK dan IKD sebagai basisnya," ujar Teguh.
Menurutnya, arahan tersebut menjadi semacam kompas bagi Dukcapil dalam menentukan prioritas pengembangan ke depan, termasuk dalam merumuskan bentuk kerja sama dengan mitra internasional seperti Gates Foundation dan MSC. Dengan begitu, setiap dukungan teknis maupun infrastruktur yang diterima diharapkan benar-benar selaras dengan visi besar tersebut.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 90 menit tersebut ditutup dengan sejumlah kesepakatan awal, di antaranya rencana kajian yang lebih mendalam, dukungan tenaga ahli, serta persiapan keikutsertaan Dukcapil dalam forum internasional Digital Government Investment (DGI) Summit di Bali tahun depan. Bagi Dukcapil, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkokoh posisinya sebagai tulang punggung Digital Public Infrastructure Indonesia. Dengan dukungan Gates Foundation dan MSC, transformasi digital berbasis data kependudukan diharapkan dapat berjalan lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar