Malang — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam pada Kegiatan Evaluasi dan Boot Camp Program SELARAS (Sentra Layanan Administrasi Kepesertaan) yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program SELARAS sekaligus meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan intensif. Selain membahas capaian dan berbagai tantangan di lapangan, forum juga memperkuat sinergi layanan administrasi kependudukan dengan BPJS Kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan yang semakin cepat, akurat, dan terintegrasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan Donni Hendrawan, Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kepesertaan Chandra Nurcahyo, Deputi Direksi Bidang TARKI Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Irfan Humaidi, serta Deputi Direksi Wilayah VII I Made Puja Yasa. Sementara Sesditjen Dukcapil didampingi Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dukcapil Jiwa Muhammad Satria Nusantara, dan Kadis Dukcapil Kota Malang Dahliana Lusi Ratnasari.
Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam mengatakan, kolaborasi antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu contoh nyata pemanfaatan data kependudukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berorientasi kepada masyarakat. "Kolaborasi ini bukan sekadar integrasi sistem, tetapi bagaimana data kependudukan dimanfaatkan untuk memastikan setiap warga memperoleh hak atas pelayanan kesehatan secara mudah, cepat, dan tepat. Karena itu, evaluasi seperti ini penting agar sinergi yang sudah terbangun terus diperkuat dan kualitas layanannya semakin baik," ujar Hani.
Menurut Hani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini telah menjadi identitas tunggal yang mendukung berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan. Integrasi data antara Ditjen Dukcapil dan BPJS Kesehatan memungkinkan proses verifikasi kepesertaan berlangsung lebih cepat sekaligus meningkatkan akurasi data penerima layanan. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari web service, web portal, face recognition, card reader hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Data Ditjen Dukcapil menunjukkan, sejak kerja sama dimulai pada 2013 hingga 15 Juni 2026, total akses pemanfaatan data oleh BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 2,53 miliar transaksi. Angka tersebut didominasi akses melalui web service, disusul web portal dan face recognition, yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan data kependudukan dalam penyelenggaraan layanan JKN.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menegaskan, keberhasilan Program SELARAS tidak lepas dari dukungan Ditjen Dukcapil dalam menghadirkan data kependudukan yang akurat dan selalu mutakhir. "Sinergi dengan Ditjen Dukcapil menjadi fondasi penting dalam memastikan data kepesertaan JKN tetap valid. Dengan data yang semakin berkualitas, proses pelayanan kepada peserta menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi," ujar Akmal.
Akmal menambahkan, melalui kegiatan evaluasi dan boot camp ini, BPJS Kesehatan ingin memastikan seluruh petugas SELARAS memiliki pemahaman yang sama mengenai integrasi data kependudukan serta mampu mengimplementasikannya secara optimal di daerah.
Ke depan, Ditjen Dukcapil dan BPJS Kesehatan juga akan terus memperluas implementasi inovasi NIK Sehat, yaitu pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal dalam mengakses layanan kesehatan. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan di fasilitas kesehatan sekaligus memperkuat transformasi digital layanan publik berbasis data kependudukan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar