Jakarta - Wakil Rektor IPDN Suhajar Diantoro berkunjung ke Server Data Center (DC) Kependudukan di Kantor Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Kunjungan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan kesiapan Ditjen Dukcapil mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pemantapan pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi INA-Pass.
Suhajar menekankan tiga hal yang harus dipastikan yaitu kesiapan dan kehandalan di antaranya bandwidth, storage, dan siber security.
"Mendagri berpesan, jika melibatkan pihak swasta agar melibatkan KPK dan BPK untuk melakukan mengawalan dan pengawasan," kata Suhajar.
Mantan Sekjen Kemendagri ini mengungkapkan, Mendagri juga sudah berbicara empat mata dengan Menkeu untuk meminta dukungan dan fasilitasi.
Namun Menkeu berpesan untuk melakukan pencermatan secara mendalam terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan.
"Jika kebutuhan tersebut belum didukung PHLN, maka bisa menggunakan PNBP. Lakukan perencanaan dan kesiapan yang matang, jangan sampai ada mark up dan dobel pembiayaan antara PHLN dan PNBP", pungkasnya.
Menurutnya, hal ini perlu peran Setditjen Dukcapil dan Biro Perencanaan untuk mempersiapkan dan menfasilitasinya. Selain itu, kata Suhajar, perlu digelar pertemuan lanjutan secepatnya untuk membahas dan mempersiapkan segala hal terkait dukungan dan kebutuhan Ditjen Dukcapil terhadap SPBE dan pengembangan IKD sebagai INA-Pass.
"Untuk melihat langsung kondisi existing Data Recovery Center (DRC) Batam, tim akan melakukan kunjungan di DRC Batam", tambah Suhajar.
Suhajar juga menyinggung Ditjen Dukcapil perlu menyusun sebuah konsep singkat dengan bahasa yang mudah dipahami untuk disampaikan kepada Mendagri dan Kemenkeu. Terutama rencana besar seperti realisasi bertahap: jangka pendek, menengah, dan panjang, untuk mempersiapkan dan mendukung kondisi ideal bagi DC Kalibata, DC MMU, dan DRC Batam serta tantangan yang akan dihadapi ke depan.
"Penerapan SPBE tidak bisa lagi ditunda karena perintah Presiden harus jalan tahun ini. Kita perlu solusi pasti dan cepat untuk menyediakan atau membangun gedung DC baru apakah di BPSDM Semplak Bogor atau di DC BRIN Kalisari," kata Suhajar.
Di tempat yang sama, Plh. Sekretaris Ditjen Dukcapil Adel Teilius mengatakan, bersama Biro Perencanaan ia siap mendukung dan menfasilitasi untuk perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan untuk penerapan SPBE dan pengembangan IKD sebagai INA-Pass.
Adel menekankan perlu segera dilakukan penguatan dan pengadaan perangkat server, storage, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya untuk DC Kalibata melalui sumber dana PHLN dan PNBP.
"Opsi pertama, memanfaatkan Gedung B Kementerian Desa PDTT sebagai ruangan tambahan untuk DC Kalibata. Opsi kedua, pemindahan lokasi DC Kalibata ke tempat yang lebih ideal," kata Adel Trilius. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar