Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan, pengadaan tambahan blangko KTP-el untuk tahun 2023 melalui e-Catalog sudah dilakukan pada Selasa (1/8/2023) kemarin. Hal ini, kata Dirjen Teguh, bisa terlaksana setelah pihaknya mengajukan pemanfaatan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk kebutuhan yang sangat esensial dan strategis, yaitu menyediakan blangko KTP-el disetujui oleh Menteri Keuangan. "Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya pun sudah ditandatangani," kata Dirjen Teguh dalam pernyataan resmi, Selasa (2/8/2023).
Teguh menekankan bahwa penambahan ketersediaan blangko KTP-el pada tahun 2023 bisa dilakukan kembali setelah ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. "Bukan menunda-nunda karena memang sebelumnya tidak tersedia lagi anggaran untuk penambahan blangko KTP-el tersebut," jelasnya.
Teguh pula menyampaikan, penambahan blangko KTP-el pada awal Agustus 2023 ini adalah sebanyak 11.393.783 keping, dan di tahun 2023 ini merupakan pengadaan yang ketiga.
"Pengadaan pertama telah dilakukan pada awal tahun 2023 untuk sebanyak 10.450.518 keping dengan anggaran reguler APBN, dan telah habis pada akhir Mei 2023."
Pengadaan yang kedua, telah dilakukan pada akhir Mei 2023 untuk sebanyak 2.683.032 keping dengan anggaran APBN automatic adjusment, dan telah habis pada minggu ketiga Juli 2023.
"Yang kita lakukan saat ini pengadaan blangko KTP-el sebanyak 11.393.783 adalah yang ketiga pada tahun 2023, setelah mendapat persetujuan anggaran dari Menkeu RI. Diharapkan stok blangko KTP-el ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023," kata Teguh.
Teguh mengungkapkan, stok blangko KTP-el sudah mulai tersedia Jumat (4/8/2023) dan permintaan blangko dari daerah sudah dapat dipenuhi secara bertahap dan diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko KTP-el.
Kepada seluruh Kadis Dukcapil se Indonesia, Teguh wanti-wanti berpesan, agar cermat betul-betul dalam memanfaatkan blangko KTP-el. "Untuk saat ini alokasi peruntukannya diprioritaskan bagi: penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak KTP-el nya; pemilih pemula; penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah; penduduk yang berubah elemen datany seperti ganti alamat, ganti status perkawinan; penduduk rentan adminduk yakni sakit, atau kaum disabilitas; dan penggantian KTP-el yang hilang/rusak," urainya.
Teguh menambahkan, untuk pengadaan blangko KTP-el pada 2024, pihaknya sudah jauh hari berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap, tidak akan lagi terjadi kelangkaan blangko KTP-el akibat stok habis seperti yang terjadi berulangkali di tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan demikian harapannya agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," demikian kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.