Jakarta - Data kependudukan menjadi kunci penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pilkada Serentak 2024. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi menegaskan, validasi dan pemutakhiran data kependudukan adalah salah satu ujung tombak suksesnya Pilkada di DKI Jakarta.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, kini mencapai 282.477.584 juta jiwa pada Semester I tahun 2024, pentingnya data kependudukan yang valid semakin dirasakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 208 juta jiwa merupakan penduduk yang wajib memiliki KTP-el. "Perekaman KTP-el yang sudah dilakukan di DKI Jakarta telah mencapai 99,99 persen, dan kami optimis angka ini akan segera mencapai 100 persen sebelum pelaksanaan Pilkada," kata Dirjen Teguh pada acara Sosialisasi Pembentukan KPPS dan Apresiasi RT/RW Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta International Velodrome, Sabtu (21/9/2024).
Data kependudukan yang dikonsolidasikan oleh Ditjen Dukcapil tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai basis utama dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dirjen Teguh juga menyampaikan data kependudukan berperan penting dalam pembangunan demokrasi, seperti Pilkada. "Data ini memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan baik, sehingga tidak ada yang kehilangan haknya dalam berdemokrasi," tambahnya.
DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) untuk Pilkada DKI Jakarta saat ini tercatat sebanyak 8,32 juta jiwa dari total penduduk DKI Jakarta yang mencapai 11,1 juta jiwa. Sebaran DP4 terbesar ada di Jakarta Timur, dengan jumlah penduduk potensial pemilih mencapai 2,4 juta jiwa. Data ini menjadi pegangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan jumlah pemilih yang sah di DKI Jakarta.
Ditjen Dukcapil terus memperbarui dan mengonsolidasikan data penduduk hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar dalam DPT. Proses pemutakhiran data ini juga mencakup perekaman bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.
Dengan tantangan yang besar dalam menjaga kualitas dan validitas data, Dirjen Teguh juga menyebutkan bahwa pelayanan di Dukcapil akan tetap berjalan tanpa adanya pungutan. "Pelayanan Dukcapil untuk administrasi kependudukan sepenuhnya gratis, tidak ada pungutan apapun," tegasnya.
Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas mengelola data kependudukan.
Lebih jauh, Dirjen Dukcapil berharap agar seluruh masyarakat DKI Jakarta yang belum melakukan perekaman KTP-el segera memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh Dukcapil, baik di kantor-kantor kelurahan maupun di titik-titik layanan jemput bola. "Kami berharap Pilkada DKI Jakarta 2024 bisa berjalan dengan sukses berkat dukungan penuh dari data kependudukan yang sudah terverifikasi dengan baik," tutup Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar