Surabaya — Upaya menghadirkan sistem perlindungan sosial yang modern dan tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Kota Surabaya bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekda Kota Surabaya, Rabu (20/5/2026), kedua pihak menyatukan langkah untuk membangun tata kelola bantuan sosial berbasis data kependudukan yang valid, aman, dan terintegrasi.
Suasana rapat berlangsung hangat dengan kehadiran Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar. Dari jajaran Pemerintah Kota Surabaya hadir Plh Sekda Syamsul Hariadi, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bisukma Kurniawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhamad Fikser, Kepala Dinas Sosial Antiek Sugiharti, serta Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya R. Irvan Wahyudradjad. Turut mendukung pula perwakilan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Integrasi Data Jadi Kunci
Dalam pembahasan rapat, digitalisasi perlindungan sosial dinilai sebagai langkah strategis untuk meminimalisasi data ganda, meningkatkan transparansi, sekaligus mempercepat proses verifikasi penerima bantuan sosial.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan dengan tegas tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai tulang punggung layanan publik digital.
“Integrasi data kependudukan adalah fondasi agar penyaluran bansos digital benar-benar tepat sasaran. Dengan verifikasi berbasis NIK dan biometrik, kita memastikan tidak ada warga yang terlewat maupun menerima ganda. Dukcapil hadir untuk menjamin keadilan dalam distribusi bantuan,” ujar Teguh.
Dampak Nyata bagi Warga
Transformasi digital ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Data kependudukan yang akurat bukan hanya melindungi identitas warga dari penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan adil.
“Data kependudukan bukan hanya angka di sistem, tetapi identitas setiap warga negara. Dengan perlindungan yang kuat, kita memastikan NIK dan data pribadi tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus merasa aman ketika berinteraksi di ruang digital,” tegas Teguh.
Komitmen Pemkot Surabaya
Plh. Sekda Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menggarisbawahi komitmen pemerintah kota dalam mendukung penuh transformasi digital perlindungan sosial.
“Surabaya saat ini berada pada tahap akselerasi agresif aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penerima bansos. Kami mengerahkan ribuan agen perlinsos lokal, mulai dari ASN, perangkat kelurahan, pendamping PKH, TKSK, hingga Kader Surabaya Hebat. Semua bergerak bersama untuk memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran,” jelas Syamsul yang menggantikan sementara sekda definitif, Lilik Arijanto, lantaran sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini menambahkan, jumlah penerima bansos reguler yang terverifikasi di Surabaya mencapai lebih dari 45.000 penerima PKH dan 85.000 penerima BPNT. Proses ground check lapangan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi dan mencegah manipulasi data.
Peran Strategis Dukcapil
Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menekankan bahwa digitalisasi bansos berbasis data kependudukan adalah bagian dari pembangunan ekosistem pelayanan publik yang lebih sehat.
“Ketika data kependudukan menjadi kunci validasi, maka seluruh proses bansos berjalan lebih aman dari manipulasi. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keadilan sosial. Dukcapil hadir untuk memastikan setiap bantuan benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Nuh Al Azhar.
Surabaya sebagai Pionir Smart City
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Surabaya menegaskan diri sebagai pionir dalam digitalisasi perlindungan sosial. Kota ini tidak hanya memperkuat sistem bansos, tetapi juga membangun fondasi smart city yang adaptif di era digital, di mana keamanan data dan keadilan distribusi bantuan menjadi prioritas utama.
Rapat ini menjadi momentum penting penguatan kerja sama antara Ditjen Dukcapil dan Pemkot Surabaya. Sinergi ini diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan data, memperkuat transparansi, dan menghadirkan layanan bansos digital yang akurat serta berpihak pada masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar