Jakarta — Lintas kementerian dan lembaga sepakat memperketat sistem keamanan siber (cybersecurity) dan pelindungan data pribadi (PDP) dalam pelaksanaan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah pencegahan ini diambil seiring dengan masifnya pertukaran data kependudukan dan keuangan antarinstansi dalam penyaluran bantuan sosial nasional.
Hal itu menjadi salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Rencana Rollout Nasional Digitalisasi Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10/2026). Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensos Saifullah Yusuf, Menkomdigi Meutya Hafid, Menpan-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko gangguan siber dan kerusakan sistem. Mengingat aplikasi Perlinsos mengolah data sensitif—seperti data kependudukan Dukcapil, data tanah ATR/BPN, hingga data kendaraan dari Kepolisian—keamanan lalu lintas data wajib menjadi prioritas utama. "Sebab lalu lintas data sedemikian banyak, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Saran kami, semua instansi yang terlibat dalam aplikasi ini memperkuat sistem IT mereka, terutama aspek storage, bandwidth, backup, dan cybersecurity," kata Tito.
Mendagri menambahkan, pengelolaan data Perlinsos harus mengacu pada asas pelindungan data pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah akses tidak sah dari pihak luar. Selaras dengan hal tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memastikan pelapis keamanan pangkalan data kependudukan nasional disiapkan secara optimal guna mendukung teknologi verifikasi biometrik pemindai wajah (face recognition) secara aman.
Sistem digital Perlinsos yang dipadukan dengan analisis kecerdasan buatan (AI) ini disiapkan untuk melayani pendaftaran 40 hingga 50 juta keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun 2026. Dengan keamanan data yang terjamin dan validasi yang presisi, pemerintah optimistis tingkat exclusion error dapat ditekan hingga 50 persen, sembari memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pendampingan secara aman dan tanpa pungutan biaya di lapangan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar