Bekasi — Ditjen Dukcapil Kemendagri memulai redefinisi strategi komunikasi publik. Rebranding ini bukan sekadar perubahan tampilan, tetapi upaya membangun cara berkomunikasi yang lebih relevan, konsisten, dan adaptif demi memperkuat kepercayaan masyarakat.
Langkah ini diwujudkan lewat "Pelatihan dan Sertifikasi Pembangunan Strategi Komunikasi Rebranding Dukcapil" di Bekasi, Jawa Barat, 29 September hingga 2 Oktober 2026. Pesertanya 60 orang dari Ditjen Dukcapil pusat, Pusat Penerangan Kemendagri, dan Dinas Dukcapil daerah.
Dalam arahan tertulis yang dibacakan Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa komunikasi yang efektif menentukan persepsi publik terhadap pelayanan pemerintah. "Rebranding harus dimaknai sebagai bagian dari upaya kita membangun cara berkomunikasi yang lebih kuat, lebih konsisten, lebih relevan, dan lebih dekat dengan masyarakat," ujarnya, Selasa (29/9/2026).
Teguh mengingatkan agar jajarannya tidak sekadar mengejar jumlah dan kecepatan konten. "Jangan sampai kita mengejar jumlah konten, tetapi pesan yang disampaikan tidak konsisten. Dan jangan sampai kita mengejar kecepatan, tetapi mengabaikan akurasi dan kualitas informasi. Karena bagi Dukcapil, akurasi informasi merupakan bagian dari kredibilitas institusi," tegasnya.
Soal maraknya AI generatif dalam pembuatan konten, Teguh meminta pengelola media tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada teknologi. "AI adalah alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab manusia. Konten yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap harus diperiksa. Fakta harus diverifikasi, disesuaikan dengan kebijakan organisasi, dan memperhatikan etika," katanya.
Hani menambahkan bahwa perubahan mendasar diperlukan karena masyarakat dan zaman terus berkembang. "Saya menilai kegiatan ini penting karena kita sedang memulai sebuah perubahan cara Dukcapil berkomunikasi dengan masyarakat. Ini kesempatan emas untuk memulai cara baru membangun komunikasi sesuai kondisi terkini," ujarnya.
Menurutnya, rebranding ini bukan agenda seremonial. "Bukan sekadar rebranding Dukcapil Go Digital. Perusahaan saja berubah setiap lima tahun. Rebranding ini adalah dinamika cara kita bekerja dan cara kita berkomunikasi menuju bangunan baru," tuturnya.
Hani juga mengingatkan bahwa pengelola media sosial dan kehumasan adalah frontliner institusi yang membentuk persepsi publik, sehingga akurasi data dan etika komunikasi harus dijaga. "AI adalah sekadar alat bantu, bukan sandaran yang utama. Kuncinya tetap pada verifikasi fakta, ketelitian, dan tanggung jawab manusia," katanya.
Sinergi pusat dan daerah
Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dukcapil Jiwa Muhammad Satria Nusantara, dalam laporan penyelenggara, menyoroti pentingnya menyatukan langkah komunikasi pusat dan daerah. "Peran komunikasi sangat penting. Kita sedang membangun jejaring yang kuat, di mana sekali klik, informasi pelayanan langsung sampai secara merata ke seluruh masyarakat," katanya.
Pelatihan ini dirancang terstruktur dan terukur bersama narasumber dan asesor ahli, termasuk dari LSP Humas Global dan Amoz Consulting. Selama empat hari, peserta mendapat materi strategi komunikasi digital, penyusunan draf berbasis AI, analisis kasus, hingga simulasi krisis media.
Pelatihan ditutup dengan uji kompetensi bersertifikasi BNSP pada hari terakhir, yang diharapkan melahirkan komunikator publik Dukcapil yang profesional, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar