Mbay — Pemerintah memastikan pemulihan dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, berjalan cepat dan tanpa dipungut biaya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat meninjau titik pengungsian di Posko Gereja Aeramo, Nagekeo, didampingi Kasubdit Tata Kelola dan SDM TIK Direktorat PIAK, Indersan Rakha, Selasa (25/8/2026).
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk membantu warga yang kehilangan berkas-berkas penting akibat musibah yang melanda wilayah tersebut. "Kami dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil hadir di NTT untuk tanggap darurat bencana. Kami tidak hanya di Nagekeo saja, tetapi juga menerjunkan tim di Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, dan Sikka," ujar Teguh Setyabudi di hadapan para pengungsi.
Teguh menyadari betul bahwa bencana sering kali merusak atau menghilangkan dokumen vital warga, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) hingga Kartu Keluarga (KK). Padahal, dokumen tersebut menjadi syarat utama bagi warga untuk mengakses berbagai pelayanan dan bantuan sosial dari pemerintah. "Kami menyadari betul bahwa dari musibah ini pastinya banyak dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Itu harus segera diganti, karena untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial pasti harus ada KTP-el dan KK-nya," kata Teguh.
Ia menegaskan seluruh proses penerbitan kembali dokumen kependudukan tidak akan membebankan biaya sedikit pun kepada warga. "Seluruh pelayanan Dukcapil itu tidak ada pungutan biaya apa pun, itu gratis," tukasnya.
Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menyambut baik langkah cepat Kemendagri tersebut. Menurutnya, pemulihan dokumen administrasi kependudukan sangat krusial bagi keberlanjutan hidup warga pascabencana yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dan menjadikan Nagekeo sebagai daerah terdampak paling parah oleh gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo tersebut. "Kehadiran tim Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dipimpin oleh Pak Dirjen Teguh Setyabudi untuk melayani masyarakat yang terdampak ini sangat membantu karena keperluan akan KTP-el itu sangat luar biasa berguna bagi masyarakat agar mendapatkan bantuan selanjutnya dari pemerintah," kata Bupati Donatus.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyerahkan bantuan berbagai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk 6.000 keping blangko KTP-el, ribbon, serta perangkat Starlink untuk memperkuat konektivitas di wilayah terdampak serta mendukung percepatan layanan. Selanjutnya, bersama Bupati Nagekeo, Dirjen Teguh secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan yang telah dicetak ulang serta bantuan sembako kepada perwakilan warga di posko pengungsian. Layanan penerbitan dokumen ini dipastikan terus berlangsung secara intensif selama masa tanggap darurat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar