Nabire — Suara tifa bergema di Distrik Wanggar, menandai dimulainya sebuah pekerjaan yang tidak sederhana, yakni menjangkau hak paling mendasar warga negara hingga ke pelosok Papua Tengah. Selama lima hari, 21–25 Juli 2026, Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire menjalankan pelayanan jemput bola (JEBOL) ke tiga distrik yang selama ini bukan wilayah yang mudah dijangkau layanan administratif—Wanggar, Makimi, dan Yaur.
Hasilnya nyata, sebanyak 1.758 dokumen kependudukan diterbitkan langsung di lapangan, mulai dari KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital, Surat Keterangan Pindah WNI, hingga akta kelahiran, kematian, dan perkawinan. Rinciannya, Distrik Makimi menyumbang jumlah terbanyak dengan 832 dokumen, disusul Wanggar 566 dokumen, dan Yaur 360 dokumen.
Pembukaan pelayanan di Wanggar dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai, didampingi Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, kepala distrik, kepala kampung, serta jajaran Tim GISA. Mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ahmad Ridwan turut hadir menyaksikan prosesi penabuhan tifa, penyerahan plakat, hingga penyerahan simbolis dokumen kependudukan kepada warga.
Bagi Ahmad Ridwan, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada kebijakan yang tertulis di atas kertas. Ia menegaskan, jemput bola adalah cara Dukcapil memastikan tak ada satu pun warga yang tertinggal dari sistem administrasi kependudukan hanya karena alasan geografis. "Administrasi kependudukan adalah fondasi berbagai layanan publik. Karena itu negara harus hadir mendekat kepada masyarakat, bukan menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan. Melalui jemput bola, kami ingin memastikan tidak ada penduduk yang tertinggal dari sistem administrasi kependudukan," ujar Ahmad Ridwan.
Ia menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar mengejar angka penerbitan dokumen, melainkan juga momentum untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan adminduk di daerah—termasuk mengapresiasi komitmen Pemkab Nabire dalam memperkuat sarana pelayanan, kapasitas SDM, dan validitas data secara berkelanjutan. "Validitas data kependudukan menjadi kunci. Data yang akurat akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih tepat, sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan," katanya.
Data sebagai Pijakan Pembangunan Daerah
Rangkaian kegiatan resmi ditutup Bupati Mesak Magai di Distrik Yaur. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Dukcapil, Tim GISA, dan jajaran Disdukcapil Kabupaten Nabire yang telah menghadirkan layanan hingga ke pelosok distrik.
Bagi Mesak, data kependudukan bukan sekadar berkas administratif, melainkan fondasi utama perencanaan pembangunan daerah. "Data kependudukan bukan hanya untuk administrasi. Data inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan, menyalurkan bantuan sosial, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Karena itu, kami ingin seluruh masyarakat Nabire memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid," ujarnya.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Nabire dan Ditjen Dukcapil terus berlanjut, agar kualitas pelayanan adminduk semakin meningkat dan mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan di Nabire ini pada akhirnya menjadi potret kecil dari komitmen besar Ditjen Dukcapil, memastikan hak atas identitas hukum benar-benar setara bagi seluruh warga negara, termasuk yang tinggal jauh dari pusat-pusat layanan. Sebab, akurasi data kependudukan bukan hanya soal tertib administrasi, melainkan fondasi bagi transformasi pelayanan publik dan pembangunan nasional yang lebih inklusif—dimulai dari distrik-distrik yang namanya jarang terdengar, namun warganya berhak atas pengakuan yang sama di mata negara. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar