Jakarta — Ruang rapat Command Center Ditjen Dukcapil terasa berbeda, Selasa (26/08/2025) siang itu. Perwakilan DPRD Kabupaten Cilacap hadir untuk berdialog dengan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil, Agus Irawan beserta jajaran tentang masa depan pengelolaan data kependudukan di daerah terluas Jawa Tengah.
Rapat dibuka Direktur Agus yang menegaskan pentingnya data kependudukan. “Data kependudukan adalah jantung negara. Semua layanan publik, dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial, berawal dari akurasi data ini,” ujarnya.
Dari pihak DPRD Cilacap, Wakil Ketua II, Suyatno, menyampaikan maksud kunjungan. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan pengelolaan data kependudukan berjalan baik, meski Cilacap menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Kabupaten Cilacap memang bukan daerah biasa. Dengan luas sekitar 2.253,61 km², wilayah ini membentang dari barat ke timur sejauh 152 kilometer. "Terbagi ke dalam 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan, Cilacap menampung jumlah penduduk kedua terbesar di Jawa Tengah setelah Brebes," ungkap Suyatno.
Geografi Cilacap yang unik, berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan dan beberapa kabupaten di Jawa Barat maupun Jawa Tengah di sisi lainnya, membuat tantangan pelayanan publik di daerah ini semakin kompleks. Dari blank spot jaringan komunikasi hingga kepadatan penduduk, semua menjadi bahan pembahasan serius dalam rapat hari itu.
Agus menambahkan, saat ini pemerintah sedang mendorong pemanfaatan data melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi face recognition. Dua inovasi ini, katanya, akan membuat pelayanan publik lebih cepat, akurat, dan presisi. Ia juga menekankan pentingnya keamanan informasi dalam pemanfaatan data. “Transformasi digital harus berjalan seiring dengan proteksi. Data kependudukan tidak hanya akurat, tapi juga wajib aman dan terlindungi,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi A, Yayan Rusyawan menyoroti masalah geografis. Banyak wilayah Cilacap yang masih blank spot, menyulitkan pelayanan digital. Ia juga mohon perhatian Dukcapil untuk menambah blanko KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih terbatas. “Karena Cilacap berbatasan langsung dengan Pangandaran, Jawa Barat, mungkin bisa jadi lokasi pilot project untuk inovasi layanan Dukcapil,” usulnya.
Mendengar semua masukan, Direktur Agus Irawan merespons positif. “Kami mencatat aspirasi dan akan berusaha mencari solusi terbaik. Pemanfaatan IKD dan face recognition bisa jadi jawaban atas keterbatasan yang ada. Namun, keamanan informasi juga harus jadi prioritas agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Tim Wilayah II Jawa-Bali dari Direktorat IDKD, Muhammad Muliyadi, menambahkan solusi praktis. “Ketersediaan blanko KTP-el sebenarnya siap. Dinas Dukcapil bisa langsung mengambil ke Ditjen Dukcapil. Kami juga mendorong DPRD menyampaikan aspirasi ini melalui Bupati agar mendorong OPD di Kabupaten Cilacap menggunakan pelayanan publik dengan mendorong masyarakat mengaktivasi IKD di smartphone mereka,” jelasnya.
Muliyadi juga mengingatkan pentingnya standar keamanan. “Selain pemanfaatan data, kami berharap DPRD dapat mendukung OPD di Cilacap untuk menyiapkan standar keamanan informasi di setiap dinas. Ini penting agar data terlindungi sekaligus pelayanan publik berjalan dengan lebih terpercaya,” tambahnya.
Rapat ini juga dihadiri Kasubdit Monitoring dan Evaluasi IDKD, Priyono bersama tim staf, serta perwakilan dari Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kehadiran lintas unit ini menunjukkan bahwa isu data kependudukan bukan sekadar administratif, melainkan juga strategis bagi pembangunan daerah.
Diskusi yang berlangsung siang itu mencerminkan satu hal penting: Data kependudukan bukan hanya angka di layar, tapi denyut kehidupan masyarakat. Dari distribusi bansos, layanan BPJS Kesehatan, hingga akurasi data kemiskinan dan pengangguran, semua kembali pada validitas, integrasi, dan keamanan data kependudukan.
Di akhir rapat, optimisme terasa. DPRD Cilacap meninggalkan pesan bahwa mereka siap mendukung transformasi digital kependudukan, dengan catatan kebutuhan dasar daerah harus terpenuhi.
Sementara Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya menghadirkan layanan modern yang menjangkau hingga desa terjauh, dengan fondasi data yang aman, akurat, dan berdaya guna.
Hari itu, di ruang rapat Command Center, sebuah sinyal kuat dikirim: negara hadir lewat data. Bukan hanya dalam bentuk aplikasi atau kartu identitas, tapi juga dalam kepastian layanan yang menyentuh kehidupan nyata jutaan warga Cilacap. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar