Talibura — Di tengah upaya warga Kabupaten Sikka memulihkan kehidupan setelah gempa bumi mengguncang Flores, urusan administrasi kependudukan ikut menjadi bagian yang tidak bisa ditunda. Dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana menyangkut banyak hal, mulai dari identitas diri hingga kepastian status keluarga. Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan tidak menunggu warga datang ke kantor.
Tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka mendatangi lokasi pengungsian dan permukiman terdampak di Kecamatan Talibura. Selama dua hari, Rabu (26/8/2026) di Desa Nangahale, dan Kamis (27/8/2026) di Desa Kringa, sebanyak 1.634 dokumen kependudukan berhasil dilayani.
Pelayanan tersebut dipimpin Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan, bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, Paulus Marselo Gonsalves. “Dalam kondisi bencana seperti ini, masyarakat seharusnya tinggal tahu beres. Negara harus hadir, mendatangi mereka yang membutuhkan layanan,” kata Ahmad Ridwan.
Di Kecamatan Talibura, tercatat sekitar 25.879 penduduk. Sebanyak 4.371 warga di antaranya berada dalam kondisi mengungsi. Dampak kerusakan juga tercatat pada sejumlah rumah warga, dengan delapan rumah rusak ringan, 13 rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak berat.
Kondisi itu membuat pelayanan di lokasi menjadi penting. Bagi warga yang masih bertahan di pengungsian atau rumahnya terdampak, perjalanan ke kantor pelayanan kependudukan bukan perkara sederhana.
Pemulihan 1.634 dokumen
Di Desa Nangahale, pelayanan hingga Rabu sore WITA menghasilkan 821 dokumen. Tim merekam 75 KTP-el dan mencetak 369 KTP-el. Selain itu diterbitkan 32 KIA, 206 kartu keluarga, mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk 34 pemohon, mencetak 65 akta kelahiran, 10 akta kematian, sembilan akta perkawinan, serta 21 surat keterangan pindah WNI.
Sehari kemudian, pelayanan berlanjut di Desa Kringa. Sebanyak 813 dokumen diterbitkan, terdiri atas 83 perekaman KTP-el, 330 pencetakan KTP-el, 21 KIA, 235 kartu keluarga, 30 pemohon aktivasi IKD, mencetak 54 akta kelahiran, 21 akta kematian, sembilan akta perkawinan, dan 30 surat keterangan pindah WNI.
Menurut Ahmad Ridwan, keberadaan dokumen kependudukan setelah bencana begitu sangat berharga, lantaran dokumen tersebut menjadi pintu bagi warga untuk kembali mengurus berbagai keperluan. Seperti mendaftar ke portal perlinsos untuk mendapat bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan hukum dan administrasi keluarga. “Yang kami pulihkan bukan hanya dokumennya, tetapi hak administrasi penduduk. Mereka harus tetap bisa mengakses pelayanan publik meskipun sedang berada dalam situasi bencana,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, Paulus Marselo Gonsalves, mengatakan pelayanan bersama tersebut membantu pemerintah daerah menjangkau warga yang kondisinya belum memungkinkan untuk mendatangi kantor Dukcapil. “Warga masih dalam suasana bencana. Ada yang mengungsi, ada yang rumahnya rusak. Kalau mereka harus datang ke kantor, tentu tidak mudah dan belum tentu menjadi prioritas kebutuhan mereka. Dengan pelayanan langsung di desa, masyarakat merasa sangat terbantu,” kata Paulus.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga mempercepat pemulihan dokumen warga. Tim daerah dapat memberikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, sementara dukungan personel dan peralatan dari Ditjen Dukcapil memperkuat kapasitas pelayanan di lapangan.
Tak hanya mengurus dokumen, tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil juga membawa perhatian sederhana bagi warga yang terdampak. Makanan ringan dan susu dibagikan kepada anak-anak dan warga lanjut usia di lokasi pelayanan. Bagi sebagian warga, layanan tersebut mungkin tampak sederhana. Namun, di tengah situasi pascabencana, kemampuan kembali memegang kartu keluarga, KTP-el, atau dokumen kelahiran dapat menjadi tanda bahwa kehidupan perlahan mulai ditata kembali.
Pelayanan di Sikka belum berhenti. Setelah Nangahale dan Kringa, tim dijadwalkan melanjutkan pelayanan pada Jumat (28/8/2026) di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Langkah itu menjadi bagian dari prinsip pelayanan Dukcapil dalam situasi bencana: mendatangi warga, bukan menunggu warga datang. Sebab, ketika rumah dan kehidupan harus dibangun kembali, identitas kependudukan menjadi salah satu hal pertama yang perlu dipastikan tetap ada. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar