Jakarta — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menghadiri undangan Capacity-Building Workshop on Cybersecurity for Digital Identity in Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Kempinski Grand Ballroom, Lantai 11 West Mall, Grand Indonesia, Rabu (29/4/2026).
Menurut Senior Digital Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, lokakarya ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memitigasi risiko keamanan siber pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus memfasilitasi dialog antarpemangku kepentingan demi menjaga ketahanan data negara.
"Lokakarya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem IKD di Indonesia, khususnya dari sisi keamanan siber. Kehadiran Dirjen Dukcapil menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan data kependudukan tetap terlindungi di tengah percepatan transformasi digital nasional," kata Jonathan.
Dalam sambutannya, Teguh Setyabudi memaparkan, transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi tata kelola pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Teguh mengatakan, identitas kependudukan digital (IKD) memegang peranan strategis sebagai fondasi ekosistem layanan yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Keamanan data kependudukan adalah fondasi kepercayaan publik. Kita mesti jaga agar tidak sampai terjadi gangguan, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
IKD sebagai Tulang Punggung Layanan Publik
Teguh mengungkapkan, sistem administrasi kependudukan Indonesia telah berkembang pesat dengan basis data mencakup lebih dari 288 juta penduduk, menjadikannya salah satu sistem identitas terbesar di dunia. "Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai single identity number yang digunakan lintas sektor."
Data kependudukan juga telah dimanfaatkan oleh 7.556 lembaga, dengan total akses mencapai lebih dari 19,5 miliar hits sejak 2013. "Pemanfaatan ini mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor swasta," ujarnya.
Selain itu, IKD terus dikembangkan untuk menghadirkan layanan yang lebih modern, efisien, dan paperless. Namun, Teguh mengingatkan, dengan semakin luasnya pemanfaatan identitas digital berarti meningkatkan risiko serangan siber, mulai dari kebocoran data pribadi, pencurian identitas, hingga peretasan infrastruktur kritikal. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber dalam sistem digital ID menjadi keharusan.
Penguatan ini mencakup penerapan teknologi keamanan mutakhir berupa enkripsi, multi-factor authentication, biometrik; tata kelola dan manajemen risiko keamanan informasi; regulasi dan standar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan literasi keamanan siber.
Harapan dari Lokakarya
Workshop yang diinisiasi Bank Dunia ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengamanan sistem identitas digital. Teguh berharap kegiatan ini dapat memperdalam pemahaman ancaman siber terkini, mengidentifikasi kerentanan sistem, serta merumuskan strategi penguatan keamanan berkelanjutan.
Teguh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan – pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat – dalam menjaga keamanan ekosistem digital. “Ke depan, visi kita adalah mewujudkan sistem identitas digital nasional yang terintegrasi, inklusif, aman, andal, dan terpercaya,” tegasnya menutup sambutan.
Lokakarya ini menghadirkan pembicara dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Kemenkomdigi, Kementerian PANRB, BSSN, serta BPJS Kesehatan. Para narasumber berbagi pengalaman mengenai praktik terbaik dalam menghadapi ancaman siber terhadap sistem identitas digital.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan keamanan siber dan memperkuat kepercayaan publik terhadap IKD sebagai pilar utama transformasi digital nasional. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar