Kendari — Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Bumi Anoa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi melanjutkan agenda dengan meninjau langsung operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari, Senin (3/11/2025).
Kunjungan ini merupakan penegasan komitmen pusat untuk mengawal implementasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang mudah, cepat, dan gratis.
Dirjen Teguh, yang didampingi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS), Muhammad Farid, disambut hangat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah, dan Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kendari, Asman Sa'aby, beserta jajaran Dukcapil dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
Setibanya di MPP, Dirjen Teguh Setyabudi langsung meninjau alur pelayanan di loket Dukcapil. Beliau secara seksama memperhatikan kecepatan proses penerbitan dokumen dan interaksi antara petugas dan pemohon.
Momen puncak kunjungan terjadi ketika Dirjen Teguh menyempatkan diri berdialog langsung dengan beberapa warga pemohon dokumen kependudukan. Salah satunya adalah Ibu Rahmawati, yang sedang mengurus perubahan data Kartu Keluarga (KK).
"Bagaimana pelayanannya, Bu? Cepat dan tidak ada biaya, ya? Semua pelayanan Dukcapil gratis," tanya Dirjen Teguh.
Ibu Rahmawati menjawab, "Alhamdulillah, Bapak Dirjen. Pelayanannya sangat baik dan cepat sekali. Saya dibantu penuh oleh petugas dan benar-benar tidak ada bayar apa-apa. Terima kasih banyak!"
Dialog ini menjadi penekanan Dirjen Dukcapil bahwa implementasi layanan gratis harus menjadi budaya kerja di seluruh daerah, menghilangkan praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.
IKD Bukan Slogan, Tapi Kebutuhan
Dalam pertemuan internal dengan jajaran Dukcapil daerah yang hadir, Dirjen Teguh Setyabudi memberikan arahan tegas mengenai dua fokus utama: digitalisasi dan kualitas data.
"Mal Pelayanan Publik adalah wajah modern dari birokrasi yang melayani. Kita harus bergerak cepat menuju transformasi digital. Saya tegaskan lagi, Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukanlah sekadar slogan atau program tambahan, melainkan gerakan nyata untuk efisiensi dan keamanan data demi pelayanan publik yang membahagiakan," ujar Dirjen Teguh.
Beliau juga mengarahkan Dinas Dukcapil di Sultra untuk terus berinovasi, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan agar hak adminduk, seperti Akta Kelahiran dan KIA, dapat tuntas 100 persen.
Dukungan Penuh Kepala Daerah dan Komitmen Daerah
Menanggapi arahan tersebut, para pejabat daerah menyatakan komitmennya. Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan pusat. "Kami di Pemerintah Kota Kendari sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Dirjen. Kehadiran beliau memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas MPP. Kami berkomitmen penuh mengalokasikan sumber daya terbaik untuk program strategis Dukcapil, memastikan pelayanan di Kota Kendari semakin cepat dan inklusif," tegas Amir Hasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah, menyoroti pentingnya kolaborasi antar-daerah di tingkat provinsi. "Sultra memiliki tantangan geografis yang unik. Kami akan terus mendorong sinergi antar-Dukcapil kabupaten/kota dan Pemda untuk mempercepat implementasi IKD dan melakukan jemput bola masif, khususnya menjelang agenda nasional seperti Pemilu," jelasnya.
Senada dengan itu, Plt. Kadis Dukcapil Kota Kendari, Asman Sa'aby, menekankan kesiapan teknis daerah. "Kami siap menjalankan arahan Bapak Dirjen. Saat ini, kami fokus menggenjot aktivasi IKD di lingkungan ASN dan pelajar, serta memastikan ketersediaan blangko KTP-el tetap aman. Prinsipnya, masyarakat Kendari harus terlayani dengan standar terbaik," tutup Asman Sa'aby.
Kunjungan ini diakhiri dengan peninjauan fasilitas pendukung MPP lainnya, menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama terwujudnya layanan Dukcapil yang membahagiakan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar