Jakarta – Teroris asing atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan ancaman riil di kawasan Asia Tenggara. Untuk itulah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar webinar regional untuk membahas mekanisme berbagi informasi lintas batas terkait Pejuang Teroris Asing dan anggota keluarga pendampingnya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan dipimpin oleh Jack Edward Broome, Associate Counter-Terrorism Officer dari UNODC, Rabu (26/06/24).
UNODC menghadirkan berbagai narasumber penting, termasuk Sigit Samaptoaji dari Ditjen Dukcapil, Zopfan Aseanata Bayudhita dari Densus 88 Polri, Henry Dayan Dewatto dari Divisi Hubungan Internasional Polri, Rosanna binti Abdul Hadi dari Jaksa Agung Malaysia, Elsa Bernardo dari Biro Imigrasi Filipina, dan Muhamad Affin Bahtiar dari BNPT.
"Webinar ini bertujuan untuk menyatukan pelajaran yang telah dipelajari selama dua tahun proyek dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme berbagi informasi lintas batas," kata Jack Edward Broome.
Proyek dua tahun yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) ini fokus meningkatkan pengetahuan, kapasitas operasional, dan berbagi informasi lintas batas untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh FTF di kawasan regional Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
"UNODC telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas di antara badan intelijen, penegakan hukum, dan peradilan pidana di ketiga negara mengenai mobilisasi, pola perjalanan, dan modus operandi FTF," tambah Broome.
Sigit Samaptoaji dari Ditjen Dukcapil menegaskan peran penting lembaganya dalam verifikasi dan validasi data kependudukan untuk mencegah dan mengantisipasi terorisme di Indonesia. "Kami terus mendukung upaya ini dengan memastikan bahwa data kependudukan yang kami kelola dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan teroris," jelas Samaptoaji.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, dalam kesempatan lain memberikan arahan penting mengenai pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung upaya anti-terorisme. "Pemanfaatan data yang akurat dan terverifikasi adalah kunci dalam mendukung keamanan nasional dan mencegah ancaman terorisme. Dukcapil akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan data kependudukan digunakan secara efektif," ujar Dirjen Teguh Setyabudi.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan konferensi di Bali yang diikuti dengan pelatihan dasar dan khusus, serta meja bundar untuk mengumpulkan rekomendasi dan masukan mengenai cara-cara meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP). Langkah ini diharapkan memperkuat upaya bersama menghadapi ancaman FTF dan anggota keluarga mereka di masa mendatang. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar