Jakarta — Penyaluran bantuan sosial (bansos) kini tak lagi soal antrean dan tumpukan fotokopi. Mulai 2027, bansos berubah menjadi bantuan tunai digital. Kuncinya ada pada wajah masyarakat.
Transformasi itu dimatangkan dalam Rapat Tingkat Menteri Perluasan Program Intervensi Perlindungan Sosial di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri lintas kementerian.
Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga masuk dalam skema Perlinsos Digital 2027. Polanya registrasi mandiri melalui Portal Perlinsos Kemensos. Warga cukup menyiapkan NIK yang terdapat pada KTP-el, nomor meter listrik, dan melakukan pemindaian wajah melalui teknologi face recognition (FR).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan rekrutmen Agen Perlinsos agar transisi ini tidak meninggalkan kelompok rentan.
"Agen Perlinsos ini untuk memastikan bansos tepat sasaran dan menjangkau warga yang kesulitan dengan teknologi. Mereka yang akan mendampingi di lapangan," kata Tito.
Teknologinya sederhana. Agen hanya menggunakan smartphone. Fitur face recognition langsung terhubung ke basis data Dukcapil. Validasi identitas selesai dalam hitungan detik. "Data Dukcapil ini menjadi basis utama karena memiliki data biometrik sidik jari, wajah, hingga retina. Begitu wajah ditampilkan di handphone, data langsung muncul dalam lima sampai tujuh detik," ujar Tito.
Akurasi tidak berhenti di identitas. Untuk mempertajam kelayakan penerima, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek kepemilikan aset tanah, dan data Kepolisian untuk kepemilikan kendaraan.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, saat dimintai komentarnya di sela acara, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal dari sisi infrastruktur. "Dukcapil menyiapkan sistemnya agar tetap cepat dan aman. Kami juga akan melatih agen di daerah, sehingga verifikasi di lapangan tidak salah prosedur dan data warga tetap terlindungi. BSSN ikut memperkuat keamanan sibernya," kata Teguh.
Untuk menjalankan skema ini, pemerintah meluncurkan Gerakan #PeduliTetangga. Dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen yang direkrut dari pendamping sosial, ASN, hingga TNI-Polri. Polanya adaptif. Di Bali, misalnya, agen diperankan oleh kader posyandu dengan memanfaatkan struktur banjar.
Penerapan penuh ditargetkan awal 2027. Kemkomdigi memprioritaskan wilayah dengan jaringan 4G yang baik sebagai tahap awal. Warga diimbau menyiapkan NIK yang padan dan aktif sebagai langkah pertama. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar