DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Maumere — Debu tipis masih membumbung di sepanjang jalan lingkar pesisir Talibura ketika deru pengeras suara memanggil warga pengungsian di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hari itu, Rabu (26/8/2026), ratusan warga yang rumahnya hancur atau retak akibat bencana tak sekadar antre menunggu pasokan bahan pangan. Di bawah tenda pelayanan darurat yang dipasang seadanya, mereka menanti hal yang sama pentingnya untuk menyambung hidup pascabencana. Apalagi kalau bukan secarik identitas resmi yang sempat hilang atau tertimbun reruntuhan.

Bagi para penyintas bencana, kehilangan kartu keluarga atau KTP-el kerap menjadi tembok penghalang kedua setelah kehilangan tempat tinggal. Tanpa dokumen kependudukan, akses terhadap bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga pendataan anak sekolah kerap tersendat. Menyadari gentingnya urusan tersebut, tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memboyong perangkat cetak cepat langsung dari Jakarta menuju medan bencana di Flores bagian timur tersebut.

Perjalanan membawa misi kemanusiaan ini tak sepenuhnya mulus. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan, menceritakan bahwa timnya beranjak dari Jakarta sejak Selasa (25/8/2026) subuh pukul 05.30 WIB. Setelah transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, rombongan sempat tertahan penundaan penerbangan (delay) selama tiga jam akibat kendala operasional penerbangan wilayah timur. Tim baru mendarat di Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere, pada pukul 15.50 WITA.

"Begitu mendarat, tidak ada waktu untuk beristirahat panjang. Kami langsung melakukan rapat koordinasi cepat bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, Ibu Fitrianita Kristiani, untuk memetakan titik pengungsian yang paling krusial," ujar Ahmad Ridwan saat ditemui di lokasi pelayanan Desa Nangahale, Rabu (26/8/2026) sore.

Drop helikopter
Pemetaan cepat melahirkan strategi jemput bola. Namun, kondisi geografis Sikka yang terdiri atas pesisir dan gugusan pulau menghadirkan tantangan tersendiri. Gelombang laut tinggi dan cuaca buruk di Perairan Flores membuat akses menuju Pulau Palue, salah satu wilayah terdampak, terputus total untuk pelayaran perahu nelayan maupun kapal kayu. "Untuk Pulau Palue, ombak masih sangat besar dan berisiko tinggi jika dipaksakan lewat laut. Keselamatan personel dan dokumen warga adalah prioritas. Karena itu, distribusi bantuan dan koordinasi adminduk ke pulau tersebut terpaksa ditempuh melalui jalur udara menggunakan helikopter," ungkap Ahmad Ridwan.

Sementara akses ke Pulau Palue ditempuh melalui udara, pelayanan tatap muka dipusatkan di daratan utama Talibura. Data Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka mencatat, Kecamatan Talibura dihuni oleh 25.879 jiwa. Dampak bencana memaksa sebanyak 4.371 warga mengungsi. Kerusakan fisik bangunan mencakup 8 unit rumah rusak ringan, 13 unit rusak sedang, dan 1 unit rumah rusak berat.

Terbitkan 821 dokumen dalam sehari
Sejak pukul 08.30 WITA, petugas gabungan yang terdiri atas personel Ditjen Dukcapil, yaitu Mela, Aidil, Nasruli, Berto, dan Mujib bersama jajaran Dinas Dukcapil Sikka langsung membuka posko pelayanan Adminduk. Alat pemindai sidik jari, kamera perekam iris mata, hingga mesin cetak KTP elektronik beroperasi tanpa henti.

Plt. Kadis Dukcapil Kabupaten Sikka, Fitrianita Kristiani, menjelaskan bahwa warga yang kehilangan dokumen tidak dituntut untuk melalui prosedur birokrasi yang rumit. Cukup dengan verifikasi biometrik atau pencocokan data basis kependudukan, dokumen baru langsung dicetak di tempat dan diserahkan hari itu juga.

Dalam tempo sehari di Desa Nangahale, Talibura, tim berhasil menerbitkan 821 dokumen kependudukan, yang terdiri atas: Cetak KTP-el: 369 keping; cetak Kartu Keluarga (KK): 206 lembar; Perekaman KTP-el Baru: 75 jiwa; cetak akta kelahiran: 65 dokumen; aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD): 34 pemohon; cetak Kartu Identitas Anak (KIA): 32 keping; cetak Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI): 21 dokumen; cetak akta kematian: 10 dokumen; dan cetak akta perkawinan: 9 dokumen. "Hasil 821 dokumen ini wujud komitmen kami bahwa negara hadir langsung di tengah derita warga, memastikan hak keperdataan mereka tidak terputus meski sedang berada di pengungsian," tegas Fitrianita.

Layanan darurat adminduk ini dipastikan terus bergulir menyisir kantong-kantong pengungsian lainnya. Ridwan selanjutnya menjadwalkan pemindahan lokasi layanan ke Desa Kringa, masih Kecamatan Talibura pada Kamis (27/8/2026). Alasan Ridwan memindahkan lokasi layanan itu masuk akal, lantaran Desa Kringa merupakan konsentrasi pengungsi cukup besar. Selanjutnya, pada Jumat (28/8/2026), tim akan kembali bergeser menyisir warga terdampak di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur.

Di tengah kondisi darurat, secarik kertas fisik berupa Kartu Keluarga atau kepingan KTP-el baru yang diterima para penyintas membawa secercah kepastian. Negara hadir menyapa mereka bukan hanya dengan bantuan fisik, melainkan juga dengan kepastian identitas untuk menata kembali kehidupan pascabencana. Dukcapil***