Jakarta - Pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan. Untuk itu pemerintah meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang dianggap sebagai kunci strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran DBPK 2025-2045, di Ruang Rapat DH 1-5, Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (11/7/2025). "Dalam konteks inilah pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan, apalagi penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya," kat Dirjen Teguh.
Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri hingga Juni 2025 atau per semester I-2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286.693.693 jiwa. Jumlah itu naik sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan semester II-2024 atau data enam bulan hingga Desember pada 2024 lalu. "Ini data terkini yang sebentar lagi akan kita rilis," kata Teguh.
Selanjutnya, Teguh mengatakan DPBK akan menjadi alat yang menentukan langkah strategis untuk menjawab arah pembangunan berdasarkan kependudukan Indonesia tersebut. "DBPK menjadi rujukan utama dalam mendukung pelaksanaan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), serta memastikan pembangunan manusia dan penduduk Indonesia diarahkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan," kata Dirjen Teguh.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, dengan data kependudukan yang tepat pemerintah bisa merencanakan berbagai kebutuhan dasar yang harus disiapkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.
"Dengan data kependudukan yang tepat, kita mulai merencanakan berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan, berapa buku-buku harus dicetak, berapa dokter harus kita siapkan, berapa guru juga yang harus dikembangkan. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita punya data kependudukan yang baik," tutur Rachmat.
Rachmat menekankan DPBK itu harus jadi acuan dalam menentukan strategi nasional, indikator keberhasilan dan kerangka koordinasi lintas sektor. Dia berharap dokumen itu menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pembangunan kependudukan ke depannya.
"Kami mendorong seluruh K/L, juga bersama Pemda untuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar perencanaan program pembangunan nasional," imbuhnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar