Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Melalui integrasi sistem data yang terhubung secara nasional, pemerintah daerah kini tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang rumit dan melelahkan dalam mengakses informasi program pembangunan dari kementerian maupun lembaga pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa selama ini terdapat tantangan berupa kurangnya keterhubungan (missing link) dalam pemanfaatan data lintas sektoral. Hal tersebut kerap menyulitkan pemerintah daerah yang ingin mengetahui program kerja pusat di wilayah mereka. "Selama ini, jika ingin tahu program kementerian atau lembaga di suatu daerah seperti Kalimantan Timur, pejabat daerah harus mendatangi kementerian satu per satu secara door-to-door. Mulai dari Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan seterusnya. Ini membutuhkan biaya dan melelahkan, belum lagi jika pejabat yang bersangkutan sedang tidak di tempat," ujar Tito dalam kegiatan sosialisasi UU Satu Data di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Melalui UU Satu Data Indonesia, Kemendagri memandang interoperabilitas sistem sebagai solusi utama untuk memutus berbagai kendala birokrasi tersebut. Tito menjelaskan, keterhubungan data ini akan memberikan nilai strategis yang sangat besar, terutama dalam aspek perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan agar lebih tepat sasaran. "Dengan sistem Satu Data Indonesia, kita membayangkan seluruh kesulitan dan hambatan teknis tersebut dapat dipangkas. Data saling diintegrasikan sehingga keputusan dan koordinasi pembangunan bisa diambil jauh lebih cepat tanpa daerah harus repot mengecek langsung ke pusat," tambahnya.
Dalam forum tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengibaratkan data sebagai kekayaan strategis masa depan bangsa atau yang dikenal dengan istilah "data is new oil".
Menyambung hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan bahwa kekayaan data ini memerlukan tata kelola yang baik, agar kualitasnya terjamin sebelum dimanfaatkan. Kehadiran UU SDI dinilai sangat krusial untuk mendorong ketersediaan sumber data yang jelas dan optimal bagi kepentingan negara.
Dalam perancangan sistem interoperabilitas nasional melalui UU SDI, pemerintah juga memastikan bahwa integrasi informasi tidak berarti melakukan pemusatan basis data secara mutlak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa prinsip data remains at source tetap dijunjung tinggi dalam undang-undang ini.
Undang-Undang Satu Data Indonesia sendiri disahkan sebagai landasan strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan data bangsa. Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait terus memperkuat sinergi agar transformasi digital dan tata kelola data nasional ini dapat memberikan kemudahan nyata bagi seluruh masyarakat serta instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar