Labuan Bajo — Retakan pada dinding gedung Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat masih terlihat ketika Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi meninjau kantor tersebut, Kamis (27/8/2026). Kondisi gedung itu belum banyak berubah sejak Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam datang ke Labuan Bajo pada Senin (24/8/2026) untuk memimpin tim tanggap darurat bencana gempa Nusa Tenggara Timur dan menyaksikan langsung kondisi kantor tersebut.
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores meninggalkan jejak pada bangunan kantor di Jalan Daniel Daeng Nabit, Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo. Namun, kondisi fisik kantor itu tidak membuat pelayanan administrasi kependudukan berhenti.
Sebelum bertolak kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Komodo, Dirjen Teguh meninjau pelayanan bagi masyarakat korban bencana sekaligus melihat kondisi kantor dan mendengar langsung laporan jajaran Dinas Dukcapil Manggarai Barat. Ia didampingi Sesditjen Hani Syopiar Rustam dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum.
Di hadapan jajaran Dukcapil Manggarai Barat, Teguh menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak harus tetap menjadi prioritas. “Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan,” kata Teguh.
Menurut dia, dalam situasi pascabencana, dokumen kependudukan justru menjadi semakin penting. KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kematian dibutuhkan warga untuk mengakses berbagai layanan dan bantuan pemerintah. Karena itu, pelayanan tidak boleh bergantung semata-mata pada kondisi kantor. Ketika warga berada di pengungsian atau kesulitan menjangkau kantor, petugas Dukcapil harus mendatangi mereka. “Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau mereka tidak bisa datang karena mengungsi atau karena kondisi di lapangan, kita yang harus mendatangi mereka,” ujar Teguh.
Selaku Ketua Tim Tanggap Bencana Ditjen Dukcapil di Manggarai Barat, Sesditjen Hani Syopiar Rustam mengungkapkan rasa haru sekaligus penegasan komitmen jajarannya di lapangan. "Kami sangat bersyukur dan merasa bahagia bisa hadir mendampingi serta melayani langsung masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ini adalah wujud komitmen bulat Ditjen Dukcapil untuk selalu siap bergerak cepat menjemput bola, menyisir warga yang membutuhkan hingga ke pelosok dan posko pengungsian terdepan agar tak ada satu pun warga yang kehilangan hak atas identitasnya," ucap Hani di sela-sela mendampingi Dirjen Dukcapil.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat, Valentinus Andi, mengatakan bahwa kondisi kantor memang belum sepenuhnya pulih. Namun, keadaan tersebut tidak menghalangi pelayanan kepada masyarakat. “Memang kantor kami terdampak. Tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami menyesuaikan cara kerja dengan kondisi di lapangan,” kata Valentinus.
Penyesuaian itu dilakukan dengan memperkuat pelayanan jemput bola. Selain petugas yang bekerja dari kantor, ada pula yang bergerak menuju posko pengungsian dan desa-desa yang membutuhkan layanan. Bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen, pelayanan langsung di lokasi menjadi lebih mudah dibandingkan harus mendatangi kantor dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih. “Yang paling penting sekarang adalah masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan kembali dokumen mereka. Kami akan terus turun langsung, terutama ke lokasi-lokasi pengungsian dan wilayah yang membutuhkan pelayanan,” ujar Valentinus.
Dukungan dari Ditjen Dukcapil turut memperkuat gerak pelayanan tersebut. Pemerintah pusat mengirimkan ribuan keping blangko KTP-el, perangkat perekaman portabel, serta perangkat internet Starlink untuk membantu pelayanan di wilayah yang mengalami kendala jaringan komunikasi. Peralatan itu memungkinkan petugas membawa pelayanan lebih dekat kepada warga, tanpa harus menunggu seluruh sarana kantor maupun jaringan komunikasi kembali seperti sebelum bencana.
Sebanyak 1.533 dokumen dipulihkan
Sejak hari pertama, tim Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana berada di Manggarai Barat langsung bergerak menerbitkan kembali dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak di lokasi-lokasi pengungsian. KTP-el, Kartu Keluarga, dan berbagai akta pencatatan sipil diterbitkan kembali tanpa dipungut biaya. Hingga Kamis (27/8/2026) sore, selama empat hari pelayanan, sebanyak 1.533 dokumen kependudukan telah diterbitkan dan diserahkan kembali kepada warga Manggarai Barat.
Angka itu bukan sekadar catatan hasil pelayanan. Di tengah rumah yang belum seluruhnya dapat ditempati dan sebagian warga masih berada di pengungsian, dokumen kependudukan menjadi salah satu kepastian yang perlu segera dipulihkan.
Teguh mengatakan, pelayanan tanpa biaya merupakan bagian dari kehadiran negara ketika masyarakat sedang menghadapi masa sulit. “Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali,” katanya.
Ia menilai pemulihan administrasi kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan kehidupan warga setelah gempa. Setelah keadaan berangsur normal, warga masih harus mengurus bantuan, layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga berbagai urusan keluarga. “Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut,” ujar Teguh.
Operasi masih berlanjut
Keberangkatan Teguh dan jajaran Ditjen Dukcapil dari Labuan Bajo menuju Jakarta tidak menandai berakhirnya pelayanan tanggap darurat adminduk di Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Sikka, tim yang dipimpin Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ahmad Ridwan masih melanjutkan pelayanan kepada warga terdampak. Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, pelayanan diteruskan oleh tim yang dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Ditjen Dukcapil Kemendagri, Zefanya Jocom. Kedua tim dijadwalkan melanjutkan pelayanan hingga Sabtu (29/8/2026), dengan mendatangi posko pengungsian dan desa-desa yang membutuhkan pemulihan dokumen kependudukan.
Bagi Dukcapil, pekerjaan itu bukan sekadar mencetak kembali kartu atau menerbitkan selembar akta. Di tengah kehidupan yang masih berusaha ditata setelah gempa, dokumen kependudukan menjadi pintu bagi warga untuk kembali mengakses berbagai hak dan pelayanan. Gempa meninggalkan jejak pada bangunan kantor itu. Namun, pelayanan tidak ikut berhenti. Dari kantor yang terdampak tersebut, petugas terus bergerak menyusuri pengungsian dan desa-desa terdampak, mengembalikan dokumen yang bagi warga bukan sekadar kartu atau lembaran kertas, melainkan bagian dari kepastian hidup mereka. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar