Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi membeberkan penjelasan tentang mengapa ada proyek di Dukcapil yang dibiayai oleh Bank Dunia, termasuk bagaimana Dukcapil bakal mengelolanya secara prudent dan transparan.

Proyek dari Bank Dunia tersebut adalah "Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital untuk Mendukung Pelayanan yang Inklusif dan Transformasi Digital di Indonesia".

"Proyek ini untuk memperkuat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Dafdukcapil) serta identitas digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan sektor publik dan swasta untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Dirjen Teguh Setyabudi dalam acara Ramah Tamah Komite Pengarah Proyek, Komite Koordinasi dan Konsultasi, Komite Pengawasan dan Anggota Project Management Unit (PMU) dengan Bank Dunia untuk Proyek “Penguatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Pengenalan Identifikasi Digital untuk Mendukung Pelayanan yang Inklusif dan Transformasi Digital di Indonesia" di Jakarta, Senin (7/8/2023) malam.

Teguh perlu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Ditjen Dukcapil, antara lain kesenjangan cakupan dan kualitas Dafdukcapil di beberapa daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur dan pada populasi rentan. "Pencatatan kelahiran belum real time, pencatatan kematian pun masih rendah." 

Selain itu, ada paradoks antara meningkatnya tuntutan permintaan verifikasi dan autentikasi data kependudukan dari lembaga pengguna dengan perangkat inti TIK, baik perangkat lunak maupun keras sudah semakin uzur. "Mayoritas diperoleh dari pengadaan tahun 2004 dan terakhir diperbarui pada tahun 2012. Sudah end of life dan out of service."

Kemudian, masalah biaya dan operasional Dukcapil untuk pengadaan blanko KTP-el yang menyerap porsi terbesar, yaitu tiap tahun membutuhkan setidaknya 25 juta keping atau sekitar Rp250 miliar. "Setiap tahun kami mencetak dan mendistribusikan blanko KTP-el serta menyelenggarakan operasional pelayanan adminduk di sekujur Indonesia. Selain tentunya Dukcapil memerlukan pembiayaan untuk mengelola SDM teknis yang berkelanjutan."

Selanjutnya, dengan big data kependudukan yang dikelola, Dukcapil perlu meningkatkan keamanan sistem perlindungan data pribadi dan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar nasional dan internasional.
 
Untuk itu, Dukcapil pun mewajibkan setiap lembaga pengguna menerapkan ISO 27001. Inilah prosedur turunan atas Permendagri No. 57 Tahun 2021 sebagai upaya pengelolaan Adminduk-Capil di Indonesia memiliki Standar Internasional.

Tidak cukup sampai di situ, Dukcapil pun ikut mengantisipasi transaksi digital industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dengan berbasis data kependudukan sebagai sarana e-KYC.

Lebih jauh Dirjen Teguh menjelaskan, dana proyek Bank Dunia tersebut bakal digunakan untuk penguatan 5 komponen yaitu Komponen 1 untuk Kinerja Dafdukcapil; Komponen 2 untuk penguatan infrastruktur TIK, e-KYC dan verifikasi identitas, serta Digital ID; Komponen 3 untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan; Komponen 4 yaitu untuk peningkatan kapasitas institusi dan SDM; serta Komponen 5 untuk Manajemen Proyek dan Koordinasi.

Teguh tak lupa membeberkan output dari proyek berjangka 5 tahun (2023-2027) ini. Yakni mencakup pelayanan Adminduk yang universal; peningkatan Digital ID untuk single sign-on, digital wallet, dan data sharing; Data center dan adopsi cloud yang diperkuat; Cybersecurity dan perlindungan data; Platform e-KYC; Proses Adminduk yang terotomatisasi; dan Platform pertukaran data.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro; Acting Country Director World Bank Indonesia and Timor Leste, Lestari Boediono Qureshi; Sestama BSSN, Y.B Susilo Wibowo; Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha; Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu; Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Lessy Sutiyono Aji; Deputi Bidang Infrastruktur dan Operasional BPJS, Miko Yanuar; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari kementerian/lembaga; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri; para anggota Project Management Unit serta undangan. Dukcapil***