Jakarta - Salah satu program prioritas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun database kependudukan menuju single identity number. Setiap penduduk hanya boleh memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Di dalam KTP-el terdapat data yang tercetak di kartu dan dapat dilihat secara langsung antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal-bulan-tahun lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat sekarang, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, kewarganegaraan, foto, dan tanda tangan.
Selain itu terdapat 33 komponen data kunci lainnya yang tersimpan dalam basis data seperti data biometrik, data hubungan keluarga yang meliputi: Nomor kartu keluarga/KK, status hubungan keluarga, cacat fisik/mental, pendidikan terakhir, NIK dan nama ibu kandung, NIK dan nama ayah, alamat sebelumnya, nomor akta kelahiran, nomor buku nikah dan tanggal perkawinan, nomor akta perceraian dan tanggal perceraian, kepemilikan serta data lainnya berupa data aib seseorang seperti pernah menjadi tahanan kasus hukum.
Sedangkan data biometrik terdiri dari sidik jari, iris mata, dan bentuk wajah. Data lebih lengkap lagi tersimpan di basis data KTP-el yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
"Basis data kependudukan yang sangat sentral dan penting bagi negara Indonesia untuk melayani warga negaranya," jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara sosialisasi pemanfaatan data kependudukan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan NIK, dan KTP-el antara Ditjen Dukcapil dengan Bank BTPN Syariah serta Bank Kalsel di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Itu sebabnya kepada seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang menjalin kerja sama degan Ditjen Dukcapil Prof. Zudan selalu menekankan agar semua transaksi dengan nasabah menggunakan KTP-el sebagai pintu masuknya.
Misalnya saat membuka rekening bank, data KTP-el yang terbaca dalam card reader akan terhubung dengan data server KTP-el sesuai identitas penggunanya.
Proses ini semakin memudahkan bank melakukan otentikasi data nasabah yang mengajukan pinjaman kredit, polis asuransi, dan lainnya. Sehingga ketika seluruh data selesai tersinkronisasi, server KTP-el akan menjadi pusat otentikasi single identity number yang sangat strategis dan terhubung ke semua pusat layanan publik.
"Kami di Dukcapil bergerak cepat melakukan satu perubahan yang sangat besar dalam layanan publik dari bureaucratic based menjadi customer base atau lebih mengutamakan pelanggan," ucap Zudan yang disambut applause hadirin.
Berkat data administrasi kependudukan (Adminduk) yang semakin akurat, Ditjen Dukcapil semakin meraih kepercayaan masyarakat termasuk kementerian dan lembaga serta swasta. "Saat ini sudah sebanyak 1.211 lembaga yang sudah meraih manfaat data kependudukan Dukcapil," ungkapnya.
Dengan data kependudukan yang semakin akurat dan terkoneksi, menurut Zudan, selain memudahkan seluruh proses berpemerintahan dan proses bisnis juga bakal memangkas biaya. Risiko bisnis pun akan semakin berkurang, sehingga dirinya berharap bunga bank pun akan turun.
"Ekonomi akan bisa tumbuh 6-7 persen. Negara lain maju karena bunga banknya rendah.
Kalau semua kita lakukan dengan digital tidak perlu kertas lagi, nasabah tidak perlu isi formulir cukup menyerahkan KTP-el akan terbaca NIK-nya," papar Zudan.
Dengan database kependudukan yang terkoneksi, bagi dunia keuangan dan perbankan bukan hanya berarti cashless tetapi juga branch less. Sebab verifikasi nasabah cukup dengan NIK, bisa dengan sidik jari atau face recognition. Nasabah tak perlu berhadapan dengan petugas bank sehingga tidak perlu banyak cabang," jelas Zudan mencerahkan. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.