Sistem Adminduk Semakin Baik, Kemendagri Tegaskan Pindah Domisili Cukup Copy KK


2019-03-04 23:38:47

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. PP ini menetapkan bahwa pembuatan KTP-el dan pengurusan pindah-datang penduduk tidak perlu menyertakan surat keterangan dari RT/RW, bahkan Desa/Kelurahan setempat.

Secara birokratis, penetapan tersebut telah menghasilkan efisiensi. Penduduk hanya perlu membawa copy Kartu Keluarga (KK), untuk membuat KTP-el, merubah elemen data, ataupun proses administratif perpindahan domisili penduduk.

“Mengurus pindah tanpa pengantarn RT/RW sudah jalan atau belum? Kalau masih ada yang bawa pengantar, kembalikan ke masyarakat dan katakan bahwa Dukcapil sudah jauh lebih mjau, kami tidak peru pengantar apapun untuk memindahkan bapak dan ibu,” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakruloh, saat menutup Bimtek Bagi Pejabat Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk, Jakarta, Minggu (03/02/2019).

Secara filosofis, penetapan tersebut dihasilkan secara sadar sebagai efek dari database kependudukan pemerintah yang semakin baik, rapih dan dapat diandalkan, sehingga tingkat kepercayaan terhadapnya menjadi sangat tinggi.

Pengantar RT/RW tidak dibutuhkan karena database pemerintah telah sangat baik merekap identitas seluruh penduduk, sementara RT/RW sendiri tidak memiliki data yang sebaik itu.

“Ini kan kita ini aneh, kita yang punya data, kita percaya data kita, tapi kita minta pengantar dari orang yang tidak punya data dan tidak tahu data itu akurat atau tidak (RT/RW). Mestinya RT/RW minta keterangan dari Dukcapil kan?” jelasnya.

Zudan lalu menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis itu bukan cuap-cuap semata, tapi juga dapat dibenarkan secara yuridis, yaitu melalui pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

“Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Adminduk mengatakan begini, data yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggara, demokratisasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminail menggunakan data dari Kemendagri. Pertanyaannya, perpindahan penduduk itu pelayanan publik bukan? Jadi datanya harus ngambil dari mana? Dukcapil. Itu lah secara yuridis tidak perlu pengantar RT/RW,” tegasnya.

Kendati begitu, peran RT/RW masih dibutuhkan. Di masyarakat, perannya telah bergeser menjadi kohesi sosial-kemasyarakatan. Ia memiliki fungsi Adminduk, namun didudukan sesuai porsinya.

“Pengantar itu (RT/RW) masih dibutuhkan kalau ada orang lahir di rumah, meninggal di rumah, orang yang mau masuk ke KK untuk pertama kali, tapi ketika data dan dokuemnnya sudah lengkap di Dukcapil tidak perlu pengantar itu,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, pengantar RT/RW memang sempat disyaratkan dalam berbagai pengurusan Adminduk, yaitu melalui UU Nomor 23 Tahun 2006. Pada saat itu database kependudukan pemerintah belum berisi data yang lengkap dan akurat sehingga bantuan dari RT/RW menjadi penting. Dukcapil***