Banyuwangi — Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah di Indonesia piloting program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Setelah dua pekan uji coba sukses dijalankan di Bumi Blambangan, sejumlah menteri dan wakil menteri, beserta lembaga negara datang langsung ke Banyuwangi untuk melakukan rapat koordinasi tentang Perlinsos bertempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi sekaligus melihat progres pelaksanaan dan capaian pendaftaran bansos cara baru ini, Kamis (2/10/2025).
Hadir dalam peninjauan di Banyuwangi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut B Panjaitan; Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.
Rakor K/L Perlinsos dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Panjaitan dan dilanjutkan dengan arahan oleh Mensos Saifullah Yusuf.
Hadir dan menyampaikan presentasi adalah Wamendagri Bima Arya dan didampingi oleh Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi serta Direktur PIAK, Muhammad Nuh Al Azhar.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Tim Ditjen Dukcapil telah melakukan serangkaian kegiatan bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi dalam rangka registrasi penerima bansos melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital dan teknologi pengenal wajah, face recognition atau FR.
"Ditjen Dukcapil juga melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pendamping PKH, operator desa, serta petugas terkait lainnya. Hal ini untuk mempercepat proses registrasi secara mandiri di desa masing-masing," terang Wamen Bima Arya.
Berdasarkan data kependudukan Semester 1 Tahun 2025, total penduduk Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.804.751 jiwa. "Dari jumlah itu, penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el sebesar 1.392.995 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk yang sudah melakukan aktivasi IKD sebanyak 192.114 jiwa."
Menurut Bima Arya, pemanfaatan IKD dan FR dalam proses registrasi bansos di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang signifikan. "Khususnya dengan dukungan infrastruktur jarkomdat yang telah tersedia hingga ke tingkat desa," jelasnya
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil akan terus melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi demi memastikan keberlanjutan implementasi registrasi bansos secara digital.
Pada kesempatan itu Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi juga menyampaikan informasi tambahan, yakni terdapat 69 desa di Kabupaten Banyuwangi yang saat ini terhubung dengan jaringan komunikasi data Dukcapil.
"Dukcapil sedang menyiapkan pembangunan Data Center baru yang bertempat di Kampus IPDN, Jakarta dengan dukungan pendanaan dari World Bank. "Ini sebagai upaya memperkuat infrastruktur data kependudukan nasional."
Selanjutnya, akses FR pada sistem Dukcapil Kabupaten Banyuwangi telah dibuka secara unlimited khusus untuk program Perlinsos. "Sampai saat ini, penggunaan FR tercatat mencapai 100.000 hits, dengan total 259.554 Kepala Keluarga (KK) yang telah melakukan registrasi bansos," ungkap Teguh.
Sebagai bagian dari perluasan program, Teguh menambahkan, Dukcapil akan melaksanakan sosialisasi aplikasi IKD pada tanggal 17 Oktober 2025 untuk mendukung program Perlinsos secara nasional. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar