Jakarta — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 digelar di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026). Acara yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus pada sinergi pembangunan menuju Jakarta sebagai kota global.
Dalam forum tersebut, Pramono menyampaikan, tema prioritas pembangunan Jakarta adalah transformasi Jakarta menjadi kota global, penguatan modal manusia yang produktif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta eksplorasi potensi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. "Tidak ada artinya Jakarta kalau hanya menjadi pemain lokal. Jakarta sudah waktunya menjadi pemain global," tandas Pramono.
Ia menjelaskan, musrenbang ini merupakan tahap awal dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Jakarta ke depan.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk menyampaikan arahan strategis. Dalam paparannya, Teguh menekankan bahwa integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam materi Mendagri yang dibacakan Teguh Setyabudi, menegaskan sejumlah poin penting. Pertama, urgensi keselarasan perencanaan nasional dan daerah.
RKPD DKI Jakarta 2027 harus sejalan dengan tema RKP Nasional: "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."
"Terkait hal ini Dukcapil berperan memastikan data kependudukan menjadi acuan pada setiap kebijakan, sehingga pembangunan lebih terukur dan tepat sasaran," kata mantan PJ Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 18 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 ini.
Kedua, tentang transformasi Jakarta sebagai Kota Global. Tema RKPD DKI Jakarta 2027 adalah "Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Modal Manusia yang Produktif, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, dan Eksplorasi Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan."
Dalam hal ini, Teguh menekankan bahwa validitas data penduduk menjadi kunci dalam mendukung penguatan SDM, pemerataan akses, dan pembangunan inklusif.
Teguh juga mengingatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. “Data kependudukan yang akurat adalah syarat mutlak agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Teguh.
Lebih jauh Kemendagri mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sistem pemadanan data lintas sektor. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berjalan efektif dan bebas dari ketimpangan.
Musrenbang ini juga menggarisbawahkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukcapil hadir sebagai pengawal data kependudukan, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan Jakarta berbasis pada data yang valid, inklusif, dan berkelanjutan.
“Dengan integrasi data yang kuat, Jakarta dapat melangkah sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memungkas arahannya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar