Bogor — Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2025 serta Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026 di Bogor selama dua hari dimulai Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026).
Acara ini dihadiri oleh Direktur BAKPS Erliani Budi Lestari, jajaran pejabat administrator dan pengawas, para ketua dan wakil ketua tim, serta seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Bina Aparatur Dukcapil.
Dalam rapat, dipaparkan sejumlah capaian kinerja Direktorat BAKPS sepanjang tahun 2025, antara lain optimalisasi kinerja dan anggaran di bidang bina aparatur Dukcapil yang berjalan sesuai target.
Selanjutnya, progres penyusunan produk hukum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi landasan penguatan tata kelola serta penguatan akuntabilitas publik dan transparansi, sejalan dengan prinsip good governance yang ditegakkan Ditjen Dukcapil.
Dalam sambutannya, Direktur Erliani menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai pijakan untuk menyusun langkah strategis di tahun mendatang.
“Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA. 2025 dan Persiapan Program Kerja Tahun 2026 ini merupakan forum strategis untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja ke depan. Tujuannya agar program kerja bidang Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal, profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Erliani.
Sebagai tindak lanjut, rapat juga merumuskan rencana kerja Direktorat BAKPS tahun 2026, meliputi pelaksanaan program kerja secara optimal dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional dan berintegritas.
Tidak berhenti sampai di situ, Direktorat BAKPS juga melakukan finalisasi dan implementasi produk hukum di bidang Bina Aparatur Dukcapil untuk memperkuat regulasi dan kepastian hukum.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam arahannya menekankan komitmen Ditjen Dukcapil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. “Ditjen Dukcapil senantiasa bertekad menegakkan prinsip akuntabilitas publik, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Forum monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari sistem berkelanjutan untuk memastikan optimalisasi kinerja serta transparansi pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik,” tegas Teguh.
Dengan mengusung tagline “Silaturahmi Sambi Ngopi” (Ngobrol Inspirasi), kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga mempererat kebersamaan dan semangat kerja di lingkungan Direktorat BAKPS. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar