Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) resmi memperpanjang kerja sama strategis dalam pemanfaatan dan integrasi data kependudukan untuk mendukung sistem perpajakan nasional.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Ruang Rapat Madya, Gedung Cakti Lantai 3, Kantor Pusat Ditjen Pajak,, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak melalui verifikasi dan validasi serta pemadanan dengan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Integrasi data antara Ditjen Pajak dan Dukcapil adalah fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berbasis data tunggal,” ujar Bimo Wijayanto dalam sambutannya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung transformasi digital layanan publik, termasuk optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen verifikasi data wajib pajak.
“Kami percaya bahwa kolaborasi lintas lembaga seperti ini akan memperkuat ekosistem digital nasional dan mempercepat pelayanan publik yang efisien,” kata Teguh.
Adapun kerja sama berfokus pada verifikasi, validasi dan pemadanan data wajib pajak, termasuk verifikasi dan validasi data penduduk pada pendaftaran aplikasi Coretax Ditjen Pajak.
Selanjutnya, pemanfaatan IKD dalam proses registrasi dan pelaporan pajak dan pengembangan sistem interoperabilitas antar-lembaga.
Dirjen Teguh tak lupa mengingatkan yang tak kalah penting yaitu penguatan perlindungan data pribadi sesuai regulasi.
Perpanjangan kerja sama ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI dalam mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi.
Dengan langkah ini, Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis data perpajakan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan berbasis identitas tunggal. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar