Banyuwangi — Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan bahwa uji coba atau pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan hasil menggembirakan.
Diketahui uji coba terbatas digitalisasi Perlinsos di tingkat desa/kelurahan dilakukan di dua wilayah percontohan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kamis (18/9/2025). Sementara Pendopo Sabha Swagata Blambangan atau rumah dinas Bupati Banyuwangi, digunakan sebagai salah satu lokasi kegiatan.
Teguh menegaskan, hasil menggembirakan dimaksud adalah potensi integrasi data yang kuat melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai tiga komponen utama Infrastruktur Publik Digital (DPI), bersama dengan pertukaran data atau data exchange platform dan digital payments. "Nah tiga komponen utama DPI inilah yang akan kita uji cobakan di Banyuwangi menjadi tulang punggung infrastruktur digital nasional yang aman dan efisien untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran," kata Teguh di sela-sela acara.
Uji coba ini membuktikan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) efektif digunakan sebagai nomor identitas tunggal yang terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial untuk memastikan data yang akurat dan relevan. "Uji coba ini juga membuktikan IKD secara efektif meningkatkan akurasi data penerima. Ini akan mempermudah penyaluran bantuan sosial karena data yang terintegrasi melalui DPI diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan akurasi data penerima manfaat," tegas Teguh.
Teguh lebih jauh menjelaskan, pemerintah memang memulai piloting digitalisasi dari Bansos. "Tapi ke depan kita akan menggunakan implementasi DPI ini untuk berbagai use case lain yang bisa membantu atau menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," papar Teguh.
Namun Teguh menekankan, masalah keamanan data pribadi menjadi prioritas utama dalam implementasi digitalisasi ini, dengan upaya penguatan dan pengembangan fitur keamanan seperti liveness detection. "Langkah selanjutnya, kami dengan dukungan mitra internasional seperti Bank Dunia akan terus melakukan upaya penguatan infrastruktur keamanan data dan pengamanan siber," ujarnya.
Selain itu, platform IKD akan diperbarui dan diperkaya fiturnya, juga bekerja sama dengan World Bank, untuk menjadi kredensial digital berstandar internasional. "Dukcapil mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengintegrasikan layanan digital pemerintah. Akan terus ada upaya untuk membuat IKD dan layanan digital lainnya ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan." Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar