Jakarta — Kiprah Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang paling menonjol di bidang siber dan sandi negara adalah upayanya dalam mendorong dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran data dan menangani serangan siber pada sistem layanan publik di tingkat daerah.
Berkat upaya strategis inilah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menganugerahi Mendagri Tito penghargaan Adibhakti Sanapati. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi kepada Mendagri pada acara Peluncuran Digital Trust 360° Summit di Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (20/11/2025).
"Kiprah Mendagri yang luar biasa di bidang siber dan sandi negara itu terwujud melalui penerbitan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala BSSN yang memberikan mandat bagi Pemda untuk menangani insiden siber di daerah. Pak Tito secara tegas meminta Pemda untuk membentuk Tim Tanggap Insiden Siber sebagai kebutuhan strategis, bukan pilihan, guna mengantisipasi insiden keamanan siber," kata Ka. BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan terima kasih atas diberikannya penghargaan tersebut. Dirinya mengapresiasi sekaligus merasa terhormat lantaran penghargaan itu diberikan melalui forum yang istimewa.
“Karena ini forum jarang dilakukan oleh BSSN, bukan sesuatu yang reguler tetapi sesuatu yang spesifik dalam rangka untuk konsolidasi, memperkuat dalam rangka tugas tanggung jawab BSSN. Dan saya diberikan penghargaan seperti ini yang jelas bagi saya adalah suatu kehormatan,” ujar Mendagri.
Mendagri Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung tugas BSSN untuk membentuk satuan tugas (Satgas) tanggap insiden siber di daerah. Melalui kerja sama kedua belah pihak, Satgas tersebut telah terbentuk di hampir semua daerah.
Ia menjelaskan, guna mengintensifkan implementasi program daerah, BSSN disarankan untuk memberikan petunjuk teknis (juknis). Melalui juknis tersebut, baik daerah maupun kementerian/lembaga terkait dapat mengimplementasikan program yang sejalan dengan BSSN. “Nah ini tinggal kita bagaimana mengaktifkan Satgas ini. Anggarannya sudah ada di APBD masing-masing, tinggal mohon bantuan dari BSSN untuk memberikan juknis,” imbuhnya.
Mendagri menambahkan, melalui juknis tersebut, Kemendagri akan membantu menyosialisasikannya kepada daerah. Nantinya, Kemendagri dan BSSN dapat memonitor progres Satgas tersebut. Dengan demikian, program itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri membeberkan bahwa saat ini telah banyak daerah yang membangun aplikasi untuk mempermudah layanan publik. Namun, aplikasi tersebut sebagian besar dijalankan secara terpisah antardaerah.
Oleh karena itu, pemerintah pusat telah membangun aplikasi e-government yang berperan menghubungkan aplikasi-aplikasi yang dimiliki daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan layanan di daerah akan terhubung dan memudahkan layanan publik.
“Jadi memang andalan kita BSSN terutama mampu untuk bisa menjadi lead dalam memanfaatkan teknologi informasi ini, termasuk juga dalam mengamankan digitalisasi ini,” tandasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar