Tarempa - Data yang akurat bakal melahirkan kebijakan yang tepat. Hal ini harus dimaknai bahwa tidak mungkin perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan penegakkan hukum serta pencegahan kriminal dilakukan tanpa data dan dokumen kependudukan yang cermat.
Demikian disampaikan oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) David Yama dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (11/5/2023).
David menegaskan, semua itu bisa terlaksana dengan tepat berkat verifikasi nomor induk kependudukan (NIK). "Maka setiap penduduk wajib punya 1 identitas, 1 NIK, 1 KTP, 1 KK , 1 alamat, 1 sistem yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Direktur IDKD David Yama.
Untuk mengemban amanah ini bukan tugas yang ringan, dan untuk melayani sektor publik berbasis NIK itu tidak mudah. "Ditjen Dukcapil harus melayani 277,7 juta penduduk Indonesia. Jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari perempuan. Kemudian dari jumlah itu, sebanyak 201 juta di antaranya merupakan penduduk wajib KTP, dan sudah 99,3 persen di antaranya sudah memiliki KTP-el," jelas Yama merinci penjelasannya.
"Setiap penduduk menggunakan NIK sejak lahir hingga meninggal dunia. NIK berfungsi untuk menginterasi semua pelayanan publik," tambahnya.
Mantan Direktur Pendaftaran Penduduk ini tak lupa mengapresiasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebab, kabupaten yang disebut-sebut disebut-sebut sebagai surga yang jatuh dari langit ini pada tahun 2022 dianugerahi sebagai salah satu daerah dengan layanan Adminduk terbaik se-Indonesia. Penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pun diberikan oleh Kementerian PANRB.
Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menyatakan Administrasi kependudukan adalah kunci untuk mengurus rakyat dan bangsa sekaligus kunci untuk melayani masyarakat. "Untuk membantu orang miskin harus punya NIK. Warga yang tidak punya NIK, meninggal dunia harus ditertibkan datanya," kata Bupati yang beristrikan Kadis Dukcapil Kabupaten Anambas Heryana.
Bupati Abdul Haris menjelaskan, cara mengurus dan menertibkan Adminduk dimulai dari para warga sendiri. Dirinya menegaskan, sebagai pimpinan daerah sepanjang diberikan kewenangan agar berbuat yang terbaik untuk masyarakat. "Layani warga dengan layanan prima. Sebab kalo pejabat sudah pensiun nanti, bakal dilayani juga. Kalo pelayanan buruk barulah mengeluh. Dulu kemana saja. Itu sebabnya, sewaktu punya kewenangan berbuatlah yang lebih baik," katanya menandaskan.
Hal senada pun senantiasa diingatkan oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, yakni para punggawa Dinas Dukcapil harus memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan Indonesia maju. "Pelayanan admnistrasi kependudukan yang prima membutuhkan dedikasi, kerja keras dan ketekunan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya buat teman-teman Dinas Dukcapil yang sudah menunjukkan dedikasi yang tinggi melayani masyarakat dengan kualitas terbaik," kata Dirjen Teguh.
Demikian halnya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh komponen Kemendagri agar dapat memastikan kegiatan pelayanan publik berjalan dengan kualitas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Terlebih menjelang Pemilu 2024, kepada jajaran komponen Dukcapil Mendagri Tito berpesan, agar memastikan setiap penduduk usia 17 tahun atau sudah pernah kawin dapat memiliki identitas kependudukan, yakni perekaman KTP-el bagi pemilih pemula maupun KTP digital. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.